Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

perkiraan perdagangkan NIK dan KK, Komisi II DPR menyokong undang-undang Keamanan informasi perorangan

Ilustrasi foto E-KTP

jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mendorong dibuatnya undang-undang keamanan data pribadi. Sehingga, data KTP yang diberikan masyarakat untuk kebutuhan tertentu dapat terjaga dengan aman. Usul ini merespons Dugaan Jual Beli Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial.

“Aku menyokong melahirkan undang-undang keamanan data pribadi, jadi siapapun yang mendapatkan copy dari data seseorang ia harus menyimpannya, jadi dia jika telah selesai tak dapat dibuang demikian itu saja. Nah itu ada sanksinya, ” kata dia di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7).

Zainudin menegaskan, kerahasiaan data masyarakat di dukcapil sepatutnya benar-benar terjamin. Karenanya dari itu perlu adanya UU keamanan data pribadi. Melainkan ia memperhatikan kebocoran data pribadi terjadi secara tidak disadari.

“Di Dukcapil sudah dikunci seaman-amannya. Melainkan kadang kita yang memberikan (data pribadi). Kita masuk hotel pasti meninggalkan, kita karcis pesawat sertakan copy KTP, nah di situlah muncul. Tercecer-tercecer itu, ” terang dia.

UU keamanan data pribadi yakni pekerjaan rumah untuk DPR di jangka waktu akan datang. Hingga sekarang bahkan belum ada draf UU yang masuk dari Kominfo.

“Belum ada aku dengar (draf UU dari Kominfo), kan DPR ingin usai tanggal september 30 ya, nah ini PR dan pemerintah yang akan datang, ” ucap politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Kemendagri melaporkan ke Bareskrim Polri soal dugaan jual beli KK dan NIK di media sosial. Hal itu dilaporkan regu Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Meskipun data masyarakat konsisten aman, Mendagri Tjahjo Kumolo mau polisi menangkap dan mengusut pelaku jual beli data hal yang demikian.

“Data itu di dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan beberapa institusi perbankan lembaga keuangan juga aman, melainkan ada oknum masyarakat yang memakai media lain mengakses dan itu yakni tindak kezaliman yang hari ini tim Dirjen Dukcapil melaporkan kepada Bareskrim untuk diusut, ” tuturnya.

Koordinasi Bareskrim
Terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Bijaksana Fakrulloh menerangkan, pihaknya berkeinginan berkoordinasi dengan Bareskrim supaya penyalahgunaan data, baik via media sosial ataupun media lain bisa seketika dilacak. Sebab, negara semestinya dapat memberikan rasa tenang kepada masyarakat.

“Kita tidak melaporkan orang. Kita cuma melaporkan ada kejadian momen, kan ya yang ada di Facebook itu, ” katanya.

Ia berkeinginan, polisi bisa menindaklanjuti kasus itu. Zudan malah memutuskan bahwa data dari Dukcapil tak ada yang bocor dari internal.

Menurutnya, data itu dapat muncul karena dikumpulkan dari bermacam sosial media. Karena, banyak KK dan KTP elektronik yang timbul di medsos.

The post Perkiraan Perdagangkan Nik dan KK, Komisi II DPR menyokong undang-undang Keamanan informasi perorangan appeared first on ViralOnline.



This post first appeared on Professional Range Gear Product Reviews, please read the originial post: here

Share the post

perkiraan perdagangkan NIK dan KK, Komisi II DPR menyokong undang-undang Keamanan informasi perorangan

×

Subscribe to Professional Range Gear Product Reviews

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×