Luwuk.today, Banggai – Ketua Adat (Bosano) Kecamatan Masama, Rahmad Djalil, menolak tegas rencana perluasan pelabuhan (Jetty) yang diajukan oleh PT. Empros Jaya di Desa Ranga-ranga, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai. Djalil mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Bosano Djalil mengecam rencana perusahaan untuk mengusung ahli fungsi hutan Mangrove, mengingat kekhawatirannya bahwa kegiatan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Ia menyuarakan keprihatinannya terhadap rencana aktivitas penambangan batu gamping yang dapat merusak kawasan mangrove.
Ia menyoroti pentingnya kawasan mangrove di Dusun Wira Desa Ranga Ranga sebagai penahan abrasi dan ekosistem bagi berbagai biota laut. Djalil Menekankan Bahwa keberadaan mangrove sangat berharga bagi Masyarakat Adat Masama, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dalam pernyataannya, Bosano Djalil meminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi untuk tidak mengeluarkan rekomendasi terkait penghapusan kawasan mangrove di Kecamatan Masama untuk kepentingan pelabuhan. Ia juga mengajak aparat penegak hukum untuk melindungi kawasan mangrove dan menindak tegas pelaku yang merusaknya.
Djalil menyampaikan keprihatinannya terhadap rencana ekspansi pembangunan pelabuhan oleh PT. Empros Jaya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem hutan mangrove dan dampaknya bagi masyarakat setempat di Desa Ranga-ranga, Kecamatan Masama.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meninjau kembali dan menolak proses pengajuan izin alih fungsi hutan mangrove oleh PT. Empros Jaya demi perluasan Pelabuhan (Jetty) di wilayah Kecamatan Masama. Djalil menekankan bahwa keberlanjutan hutan mangrove adalah kunci untuk melindungi lingkungan, masyarakat setempat, dan kehidupan laut yang kaya akan biodiversitas.
