Indonesia dengan penduduk mencapai 240 juta jiwa membutuhkan tambahan hampir 8 juta rumah baru tiap tahunnya, dan tiap tahun pasti bertambah angkanya. Kecepatan pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan percepatan pertumbuhan ekonomi masing-masing penduduk. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia akan sebuah rumah layak huni menjadi kurang. Akibatnya banyak penduduk Indonesia tinggal di tempat-tempat kumuh yang tidak layak huni. 

Pemerintah sepertinya menutup mata terhadap keadaan memperihatinkan yang dialami rakyat kalangan bawah. Apabila dibandingkan sebuah harga tanah dan rumah dengan pendapatan rata-rata rakyat Indonesia tiap bulannya, kebanyakan rakyat Indonesia pasti akan mencicil seumur hidup hanya untuk membayar sebuah rumah. Bayangkan saja harga rumah layak huni berkisar Rp. 150 juta, pendapatan rata-rata cuma Rp.1,5 juta. Apakah dengan penghasilan sebesar itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sekaligus membayar cicilan rumah?

Keadilan secara ekonomi masih menjadi mimpi di negara ini. Banyak yang kaya, tapi lebih banyak lagi yang harus mengais sampah untuk menyambung hidup. Sistem ekonomi pasar bebas di Indonesia membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertindas. Perlindungan ekonomi terhadap orang bawah hanya menjadi slogan semata, prakteknya pemerintah lebih memprioritaskan mereka yang mempunyai uang. Kebutuhan pokok "Sandang, Pangan, dan Papan" bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata masih belum tercukupi.