Etika dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Hal itu dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab "At-Tibr Al-Masbuk fi Nashihah Al-Muluk" yang diterjemhakan oleh Arie B. Iskandar dengan judul "Etika Berkuasa, Nasehat Imam Al-Ghazali" (Bandung: Pustaka Hidayat, 2001).

Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi, bagaimana etika pemimpin yang telah digagas oleh pemerhati Etika Politik.

1. Etika Politik dalam Sistem Politik Madani

Konsep masyarakat madani dapat dikatakan seirama dengan etika politik Islam dan demokrasi masyarakat madani menghendaki:

a. Legislatif benar berfungsi sebagai pemikir dan perumus kepentingan rakyat serta berupaya maksimal untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

b. Yudikatif yang jujur, adil, terpercaya dan mampu membuat atau menjatuhkan sanksi yang adil terhadap siapapun tanpa memandang jabatan yang diemban.

c. Eksekutif yang fungsional, bersih, jujur dalam melaksanakan mandat rakyat.

d. Masyarakat harus jujur dan berani berkata benar dalam menyampaikan tuntutan dan kewajiban taat pada berbagai aturan yang memberikan kemungkinan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Etika Menurut Plato

Haryatmoko dalam bukunya berjudul "Etika Politik dan Kekuasaan" (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2003) mengatakan perwujudan etika politik Plato dengan cara membentuk negara idael yaitu suatu bentuk negara dimana pemerintah mampu melayani secara langsung dengan cara menetapkan tujuan negara sama dengan tujuan manusia dalam negara (warga negara) yaitu kesenangan dan kebahagiaan.

"Pada sisi lain teori politik Plato juga melakukan pelarangan etika politik dimana Plato menempatkan orang-orang yang kalah dalam perang diposisikan sebagai budak yang tidak mempunyai hak milik, hak berpendapat dan hak politik dalam negara," katanya.

Miftah H. Yusufpati