Berkuasanya PKI mempengaruhi berbagai penjuru kehidupan negeri ini. Termasuk melebarkan pengaruhnya dalam program retooling (semacam penataan ulang) aparatur negara. Muncullah pemilahan yang disebut revolusioner dan kontra-revolusioner.
Retorika-retorika revolusioner dipompakan setiap hari kepada masyarakat, dari perkotaan hingga ke pelosok pedesaan. Ancaman retooling membuat masyarakat saling curiga dan waspada agar tidak dituduh kontra-revolusi. Jalan paling aman adalah mengikuti arus besar yang didorong penguasa.
Polarisasi masyarakat ini semakin tajam ketika penguasa dan para pendukungnya, terutama PKI, membelah masyarakat dengan berbagai macam agitasi. Ada berbagai retorika provokatif seperti sebutan setan desa, setan kota, kontra-revolusioner, kepala batu, kapitalis birokrat (kabir), dan sebagainya. Provokasi itu dilontarkan oleh para elite dan menjadi teror di tengah masyarakat.
PKI juga menyebut para aktivis Islam dengan sebutan “anti-Pancasila.” Sebuah tuduhan yang sebenarnya mengherankan, karena masyarakat Muslim di negeri ini jelas ber-Tuhan dan karenanya Pancasilais. Sementara PKI berlagak menerima Pancasila sejatinya hanyalah akrobat dan retorika belaka.
Kenyataannya, PKI lewat organisasi-organisasi kebudayaannya seperti Badan Koordinasi Ketoprak Seluruh Indonesia (Bakoksi) dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) seringkali mempropagandakan wacana anti-Tuhan. Misalnya mementaskan ketoprak dengan lakon “Matine Gusti Allah” (Matinya Tuhan) dan “Sunate Jibril” (Sunatnya Jibril).
Banyak saksi sejarah yang melihat aksi itu. Misalnya R Soenarjo, warga Kertosono, Jawa Timur. Pria yang ketika itu menjadi seorang pelajar berusia 16 tahun melihat sendiri bagaimana pementasan tersebut dilakukan oleh orang-orang Lekra.
Pementasan bahkan dilakukan di daerah dekat pesantren, seperti di daerah Watudandang. Pengumuman pementasannya dilakukan anggota ludruk dengan berkeliling sambil memukul kentongan dan berteriak-teriak.
Pagelaran provokatif seperti ini seringkali menyebabkan bentrok, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi basis Nahdlatul Ulama (NU). Contohnya di Prambon, Sidoarjo, kaum komunis mementaskan ludruk dengan lakon ”Gusti Allah Dadi Manten” (Allah Menjadi Pengantin) pada Januari 1965. Pementasan itu akhrinya digrebek oleh Banser NU. Kejadian serupa terjadi juga di Kampak, Trenggalek. (Abdul Mun’im DZ: 2014).
Teror PKI juga menerobos institusi pendidikan. Terutama menyasar kepada pelajar dan mahasiswa yang menolak konsepsi Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom).
Misalnya di Ponorogo, rapat-rapat pelajar mahasiswa yang bertema “Ganyang Malaysia”, justru berubah menjadi kecaman terhadap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Mereka meneriakkan “Ganyang HMI” dan “Ganyang PII”.
Di Yogyakarta, HMI tidak diikutsertakan dalam acara peringatan Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan oleh Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan organisasi mahasiswa lainnya. Aktivis HMI yang mencoba masuk dihalangi sehingga terjadi bentrok fisik. Media massa kemudian menyebut massa HMI sebagai ”teroris”.
Lapangan kebudayaan tak kalah memanas. Para budayawan yang menolak Manifesto Politik Soekarno mengalami teror. Manifesto kebudayaan yang digulirkan budayawan diejek dengan sebutan ”manikebu”.
Tajuk Berita Indonesia pada bulan Maret 1964 menggambarkan situasi itu:
“Dengan adanya larangan Presiden terhadap Manikebu itu, kami harapkan supaya kelanjutan pembersihan dalam Perguruan Tinggi bisa dilakukan secara over-all. Agar dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Harus diingat bahwa di samping saluran kebudayaan, juga saluran-saluran lain di Perguruan Tinggi. Misalnya saluran ekonomi, politik, falsafah, sejarah dan lain-lain.” (Taufik Ismail dan DS Moelijanto: 1995).
Para budayawan bukan saja dikekang dalam berkarya, tetapi juga dicabut haknya mencari nafkah. Misalnya HB Jassin harus mengundurkan diri dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan.
Hal serupa menimpa Taufiq Ismail. CGMI dan Germindo Bogor menuntut agar Institut Pertanian Bogor (IPB) me-retool dan menindak Taufiq serta membatalkan keberangkatannya ke Amerika Serikat.
Sangat sulit pada masa itu, terutama bagi rakyat biasa, untuk bersuara lantang menolak berbagai kebijakan pemerintah. Kontra pemerintah bisa berarti hilangnya mata pencaharian. Akibatnya, tak sedikit orang yang akhirnya memilih bersikap pragmatis. Mereka mendadak menjadi pendukung rezim demi keselamatan dirinya.
Masyarakat benar-benar terbelah. Harus memilih, menjadi revolusioner yang berarti mengikuti arus rezim, atau menolak tunduk dengan risiko dituduh kontra-revolusioner, antek imperialis, dan memikul segala bentuk teror.
Berbagai bentuk teror itu akhirnya menyulut konflik antar petani di pedesaan. PKI merangsek lebih agresif.
Aidit dan PKI pada awal tahun 1964 menetapkan musuh bagi petani yang disebut sebagai “tujuh setan desa”. Yakni tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat, tengkulak jahat, bandit desa, dan penguasa jahat yang membela kepentingan kaum pengisap desa.
Bentrok tak terhindarkan antara massa Barisan Tani Indonesia (BTI) –organisasi underbouw PKI– dengan massa NU yang banyak memiliki lahan di pedesaan. BTI melakukan aksi sepihak perebutan lahan, terutama milik pesantren, sehingga menyulut konflik berdarah.* Beggy Rizkiyansyah [BERSAMBUNG]
===============
Tulisan Kisah Kaum Merah Pemecah Belah adalah tulisan berseri yang pernah dimuat di rubrik Ihwal Majalah Suara Hidayatullah edisi September tahun 2018. Tulisan ini merangkum berbagai peristiwa sebelum PKI melakukan aksi merebut kekuasaan. Bagaimana gambaran situasi saat itu dan apa saja yang dilakukan PKI sebelum melakukan pemberontakan.
