Bayangkan, Anda hidup di Dunia yang konon adalah sebuah demokrasi – dan Anda bahkan mungkin mempercayainya – tetapi kenyataannya hidup dan nasib Anda ada di tangan sejumlah oligarki yang sangat kaya, sangat kuat, dan sangat tidak manusiawi. Mereka mungkin disebut Deep State dan jumlah mereka pun kurang dari 0,0001%. Demikian dikatakan Peter Koenig dalam salah satu kolomnya di globalresearch.ca.
Karena keterbatasan istilah untuk mengungkapnya, sebut saja kelompok itu adalah “sekelompok individu yang tidak jelas”. Namun siapa sangka, mereka telah menciptakan struktur atau organisme tanpa format hukum apa pun, yang sepenuhnya keluar dari legalitas internasional. Meski di antara kelompok elit dunia tersebut dalam persaingan, namun mereka memiliki tujuan yang sama, iatu terciptanya A New or One World Order (Sebuah Tata Dunia Baru atau Satu Tata Dunia)
Orang-orang ini menjalankan, misalnya, Forum Ekonomi Dunia (WEF – mewakili Industri Besar, Keuangan Besar dan Ketenaran Besar), Kelompok 7 – G7, Kelompok 20 – G20 (para pemimpin negara yang secara ekonomi “paling kuat” ). Ada juga beberapa entitas yang lebih rendah, yang disebut Bilderberg Society, Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR), Chatham House dan banyak lagi, demikian kata Koenig.
Anggota mereka semuanya tumpang tindih. Bahkan gabungan yang diperluas ini mewakili kurang dari 0,001%. Mereka semua telah mampu mempengaruhi dan mendikte pemerintahan-pemerintahan nasional dan konstitusional terpilih yang berdaulat, dan tentu atas organiasai internasional yang kita kenal sebagai United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Bahkan, mereka bisa mengooptasi PBB untuk melakukan penawaran mereka. Direktur Jenderal PBB, serta Dirjen dari berbagai sub-organisasi PBB, sebagian besar dipilih oleh AS, dan disetujui pengikut Eropa mereka – sesuai dengan profil politik dan psikologis kandidat. Jika ‘kinerjanya’ sebagai kepala PBB atau kepala salah satu sub-organisasi PBB gagal, tentu posisinya dipertaruhkan. Dikooptasi atau diciptakan oleh the Beast juga, Uni Eropa, Organisasi Bretton Woods, Bank Dunia dan IMF, serta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bahkan badan internasional sekelas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag seperti macan ompong, tak punya taring dan bisa saja larut dalam irama permainan kelompok mereka.
Selain lembaga-lembaga keuangan internasional utama, WB dan IMF, ada yang disebut bank pembangunan regional dan lembaga-lembaga keuangan serupa, menjaga dan memastikan negara-negara di daerah masing-masing tetap terkendali.
Pada akhirnya ekonomi atau utang-ekonominya yang mengendalikan segalanya. Bandit neoliberal Barat telah menciptakan suatu sistem, di mana pembangkangan politik dapat dihukum dengan penindasan ekonomi atau pencurian aset nasional di wilayah internasional. Denominator umum sistem adalah dolar AS (masih) yang ada di mana-mana.
Negara-negara yang berada dalam kendali mereka seolah menjadi kawanan domba yang taat kepada sang majikan, yang secara bertahap dan diam-diam mengambil alih aset negara-negara tersebut. Kita jangan-jangan belum menyadarinya. Ini taktik salami: Anda memotong irisan demi irisan kecil dan ketika salami hilang, Anda menyadari bahwa Anda tidak punya apa-apa lagi, bahwa kebebasan Anda, hak-hak sipil dan hak asasi Anda telah hilang. Saat itu sudah terlambat.
Taktik salami, juga dikenal dengan nama strategi potongan salami, adalah teknik memecah belah lewat ancaman dan persekutuan yang dilakukan untuk menjatuhkan oposisi. Dengan menggunakan taktik ini, panggung perpolitikan didominasi secara perlahan. Jika seorang penguasa berupaya menyingkirkan oposisi dengan kekerasan, hal tersebut akan menimbulkan perlawanan. Namun, dengan menggunakan “taktik salami”, suatu faksi politik dapat memicu perpecahan di tubuh partai politik lawan dan kemudian menghancurkan partai itu dari dalam tanpa menimbulkan protes dari mereka. Taktik ini berhasil jika pelakunya berhasil menyembunyikan agenda jangka panjang mereka dan tetap terlihat bekerjasama dan membantu.
Contoh kasusnya adalah Undang-Undang Patriot AS. Itu disiapkan jauh sebelum peristiwa 9/11. Setelah 9/11 “terjadi”, Undang-Undang Patriot disesah melalui Kongres dalam waktu singkat – untuk perlindungan masa depan rakyat – orang-orang menyerukannya karena takut – dan – bingo, Undang-Undang Patriot mengambil sekitar 90% kebebasan dan hal sipil penduduk Amerika.
Banyak negara di dunia telah menjadi budak dari kelompok elit dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang terjerat dalam belitan utang yang terus menggunung. Bahkan kelompok elit tersebut mampu melakukan kontrol terkait kapan dan dalam kondisi bagaimana pandemi bisa “dijinakkan”, misalnya melalui pengurungan sosial atau kita biasa menyebutnya lockdown. Dan di atas semuanya, instrumen yang digunakan pun sangat cerdik, yaitu melalui persebaran musuh kecil-kecil yang tak terlihat, sebut saja misalnya virus corona (COVID-19), dan monster besar yang juga tak terlihat dan terasa nyata, yaitu ketakutan (fear). Itulah sejatinya yang melahirkan istilah baru, yaitu New Normal (Kenormalan Baru). Dalam konteks ini, semua orang harus, setidaknya memenuhi standard hidup ala New Normal, dengan tetap memakai masker, jaga jarak fisik dan seperangkat aturan lainnya.
Sebagaimana penulis ungkap bahwa saat ini sedang berlangsung tahap baru dalam evolusi kapitalisme global, yaitu sistem “Tata Kelola Global” yang dikendalikan oleh kepentingan finansial yang kuat termasuk yayasan korporasi dan lembaga think tank Washington mengawasi pengambilan keputusan di tingkat nasional dan global. Pemerintah nasional menjadi bawahan “Tata Kelola Global”. Konsep Pemerintah Dunia diangkat oleh mendiang David Rockefeller pada Pertemuan Bilderberger, Baden Jerman, Juni 1991, yang menyatakan “Kami berterima kasih kepada Washington Post, The New York Times, Time Magazine dan publikasi besar lainnya yang direkturnya telah menghadiri pertemuan kami dan menghormati janji kebijaksanaan mereka selama hampir 40 tahun. … Mustahil bagi kita untuk mengembangkan rencana kita bagi dunia jika kita menjadi sasaran sorotan publisitas selama tahun-tahun itu. Tetapi, dunia sekarang lebih canggih dan siap untuk berbaris menuju pemerintahan dunia. Kedaulatan supranasional dari elite intelektual dan bankir dunia tentunya lebih disukai daripada penentuan nasib sendiri secara nasional yang dipraktikkan di abad-abad lalu. ” (dikutip oleh Aspen Times, 15 Agustus 2011)
Dalam Memoirsnya David Rockefeller lebih lanjut menyatakan: “Sebagian bahkan percaya kami adalah bagian dari komplotan rahasia yang bekerja melawan kepentingan terbaik Amerika Serikat, mencirikan keluarga saya dan saya sebagai para ‘internasionalis’ dan berkonspirasi dengan yang lain di seluruh dunia untuk membangun struktur politik dan ekonomi global yang lebih terintegrasi, satu dunia jika Anda mau. Jika itu tuduhannya, saya bersalah, dan saya bangga karenanya.”
Skenario Tata Kelola Global memaksakan agenda totaliter melalui rekayasa sosial dan kepatuhan ekonomi. Ini merupakan perpanjangan dari kerangka kebijakan neoliberal yang dikenakan pada negara-negara berkembang dan maju. Hal ini bisa dalam bentuk penghapusan hak menentukan nasib (bangsa) sendiri dan membangun nexus rezim pro-AS di seluruh dunia yang dikendalikan oleh “kedaulatan supranasional” (Pemerintah Dunia) yang terdiri dari lembaga keuangan terkemuka, miliarder dan yayasan filantropi mereka.
‘Melalui deklarasi keadaan darurat, semuanya bisa dikendalikan. Lihat lebih lanjut ‘Rockefeller Blueprint For Police State Triggered By Pandemic Exposed’. Dalam kasus apa pun, melalui media korporasi yang terus-menerus mempromosikan kepanikan, kebanyakan orang lebih memilih untuk ‘mencari selamat’ dengan menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap kebebasan mereka. Lihat ‘As Trump Eyes Restarting Economy, Nearly 3 in 4 Voters Support National Quarantine’.
“Skenario untuk Masa Depan Teknologi dan Area Pengembangan Internasional” dari Rockefeller Foundation 2010 yang diproduksi bersama dengan Global Business Monitoring Network, GBN) telah menguraikan fitur-fitur Tata Kelola Global dan tindakan yang harus diambil sehubungan dengan Pandemi Dunia. Rockefeller Foundation mengusulkan penggunaan perencanaan skenario sebagai sarana untuk melaksanakan “tata kelola global”.
Sudarto Murtaufiq, peneliti senior Global Future Institute
(sumber: GRI)
