Pembangunan Jalan Tol

Misalnya, pemerintah merencanakan pembangunan jalan tol dari sebuah kota ke kota lainnya. Jalan tol tersebut akan melewati tanah, kebun, sawah, bahkan pemukiman warga. Itu berarti akan ada penggusuran. Setiap unsur dalam masalah ini (masyarakat dan pemerintah) saling memaksakan kehendak. Dengan kekuasaannya, pemerintah mengerahkan polisi dan tentara untuk mengamankan jalannya penggusuran.

Sementara warga bertahan mati-matian dan tidak mau digusur, karena akan menyengsarakan hidup mereka sendiri. Tentu keadaan semacam ini akan menimbulkan disintegrasi sosial. Rakyat bahkan sering berhadapan dengan aparat keamanan yang menggunakan kekerasan demi menyukseskan rencana pemerintah. Pembukaan jalan tol tentu merupakan sebuah rencana yang baik, misalnya membuka isolasi daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Rakyat yang mempertahankan harta kekayaannya supaya tidak digusur pun merupakan sikap yang benar. Karena itu, tentu dibutuhkan langkah dialog yang persuasif dan saling menguntungkan agar program pemerintah bisa saling bersintesa dengan kepentingan masyarakat.

Ini hanya salah satu contoh dari berbagai kemungkinan disintegrasi sosial di negara Indonesia. Contoh-contoh lainnya dapat kamu kemukakan sendiri. Pertanyaan sekarang adalah mengapa terjadinya disintegrasi sosial berhadapan dengan perubahan sosial dalam masyarakat?

Paling kurang ada lima alasan yang mampu menjelaskan pertanyaan ini.

1. Tidak adanya persamaan pandangan mengenai tujuan semula yang ingin dicapai. Misalnya, masyarakat Indonesia mencita-citakan terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
   Ini merupakan kesepakatan awal dan dinyatakan dalam UUD 1945. Jika ada daerah atau provinsi di Indonesia yang mendirikan negara sendiri, tindakan semacam ini akan menimbulkan disintegrasi nasional.
2. Norma-norma masyarakat mulai tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pengendalian sosial demi mencapai tujuan bersama. Misalnya, hukum ditegakkan secara tidak adil menguntungkan segelintir orang saja.
   Orang yang melakukan tindakan kejahatan dibiarkan bebas karena memiliki uang untuk menyogok aparat penegak hukum. Sementara masyarakat kecil langsung dikenai sanksi. Kalau ini terjadi, dapat dipastikan bahwa disintegrasi sosial akan terjadi.
3. Terjadi pertentangan antarnorma-norma yang ada dalam masyarakat. Sejauh ini memang
   belum terjadi di negara kita. Tetapi pada level yang lebih kecil, misalnya pada masyarakat di
   tingkat Rukun Tetangga atau Rukun Warga, hal semacam ini sangat mungkin terjadi.
   Misalnya, ada sekelompok orang yang menganggap minum minuman keras tidak salah. Sementara masyarakat lainnya menganggap hal itu sebagai salah karena bertentangan dengan norma agama. Akan terjadi kekacauan sosial jika kedua kelompok masyarakat ini saling memaksakan kehendak.

   Di sini dibutuhkan hukum yang tegas dan berani mengatakan bahwa minuman keras salah secara hukum atau tidak. Jika sudah ada kejelasan secara hukum, semua warga negara harus mentaatinya supaya keadaan harmonis dapat terbentuk dalam masyarakat tersebut.

4. Sanksi yang diberikan kepad pelanggar norma tidak dilaksanakan secara konsekuen. Aspek ini memiliki hubungan dengan yang sudah disebutkan pada poin 2 di atas. Pada level penyelenggaraan negara, penegakan hukum yang tidak adil akan menimbulkan disintegrasi sosial.

   Sementara pada level komunitas, sanksi yang tidak diberikan secara efektif kepada pelanggar nilai dan norma juga akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Misalnya, ada warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dengan menyetel musik keras-keras pada malam hari.

   Tindakan semacam ini tidak akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum positif negara RI. Masyarakat memiliki mekanisme tersendiri dalam “menghukum” tindakan semacam ini, misalnya Ketua RT atau pemuka masyarakat menegurnya.

   Warga masyarakat yang lain juga harus patuh pada ketentuan bersama, bahwa seseorang tidak boleh menyetel musik keras-keras pada malam hari. Keadaan akan jadi kacau jika ada masyarakat yang ditegur ketika menyetel musik dengan keras, tetapi warga masyarakat lainnya tidak ditegur.

5. Tindakan-tindakan warga masyarakat tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Keadaan yang paling ekstrem terjadi ketika tidak ada seorang pun warga masyarakat yang taat pada nilai dan norma masyarakat.

Keadaan ini tentu sangat meresahkan. Kekacauan pasti tidak bisa dihindari. Tentu kita berharap agar keadaan kacau semacam ini tidak akan terjadi. Karena itu, kita semua sebagai warga negara harus mematuhi berbagai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.

Nilai dan norma tersebut ada untuk menjamin kelangsungan hidup kita semua sebagai warga negara.

GAM di Aceh

GAM lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas ketidak berpihakan Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Bagi Darul islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap bangsa-bangsa lain, bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh.

 Akan tetapi, paska berhentinya perlawanan Darul Islam Aceh, keinginan Aceh untuk melakukan Islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Perubahan ini terjadi disebabkan karena kegagalan Darul Islam diseluruh Indonesia, sehingga memaksa orang Aceh lebih realistis untuk mewujudkan cita-cita. Yang menjadi menarik adalah, GAM yang melanjutkan tradisi perlawanan Aceh, ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam yang terlebih dahulu digunakan oleh Darul Islam. Sebagaimana yang disebutkan bahwa GAM lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu populisnya, yang mempengaruhi muculnya GAM berikutnya adalah  faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah.

Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US Dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh.

 Kemunculan GAM pada masa awalnya langsung mendapat respon oleh pemerintah Orde Baru dengan melakukan operasi militer yang represif, sehingga membuat GAM kurang bisa berkembang. Walau demikian, GAM juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat, baik pada tingkat internasional maupun menyatu dengan masyarakat dan GAM bisa terus bertahan.Pada masa Orde Baru GAM memankan dua wajah; satu wajah perlawanan (dengan pola-pola kekerasan yang dilakukan), dan strategi ekonomi-politik yang dimainkan (dengan mengambil uang pada proyek-proyek pembangunan.

Konflik Papua

Sudah lama Tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflik horizontal antar warga sipil, konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua telahmengorbankan banyak orang. Konflik ini hingga kini belum diatasi secara tuntas. Masih adanya konflik ini secara jelas diperlihatkan oleh adanya tuntutan Merdeka dan Referendum, serta terjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsungnya aksi pengembalian Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Konflik yang belum diselesaikan ini sangat mempengaruhi kadar relasi diantara orang asli Papua, orang Papua dengan penduduk lainnya, antara orang asli Papua dan Pemerintah RI. Di satu pihak, orang Papua dicurigai sebagai anggota atau pendukung gerakan separatis. Adanya stigma separatis membenarkan hal ini. Di pihak lain, orang Papua juga tidak mempercayai Pemerintah. Dalam suasana kecurigaan dan ketidakpercayaan satu sama lain ini, dialogkonstruktif tidak pernah akan terjadi antara Pemerintah dan orang Papua. Apabila berbagai masalah yang melatar belakangi konflik ini tidak dicarikan solusinya, maka Papua tetap menjadi tanah konflik.

Korban akan terus berjatuhan. Hal ini pada gilirannya akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua. Dari tengah situasi konflik inilah, para pemimpinan agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Budha Provinsi Papua melancarkan kampanye perdamaian. Kampanye ini dilakukan dengan dengan moto: Papua Tanah Damai (PTD).

 Dalam perkembangan selanjutnya, para pimpinan agama menjadikan Papua Tanah Damai sebagai suatu visi bersama dari masa depan tanah Papua yang perlu diperjuangkan secara bersama oleh setiap orang yang hidup di tanah Papua. Sekalipun diakui oleh banyak orang bahwa damai merupakan hasrat terdalam dari setiap orang, termasuk semua orang yang hidup di tanah Papua, kenyataan memperlihatkan bahwa banyak orang belum merasa penting untuk melibatkan diri dalam upaya menciptakan perdamaian di tanah Papua.

Orang asli Papua, baik yang tinggal di kota maupun di kampung-kampung, belum terlibat secara penuh dalam kampanye perdamaian ini. Pada hal mereka sebagai pemilik negeri ini sudah semestinya memimpin-atau minimal terlibat dalam-berbagaiupaya untuk mewujudkan perdamaian di tanah leluhurnya. Kini orang Papua bangkit dan bertekad untuk berpartisipasi secara aktif dalam upayamenciptakan perdamaian di Papua. Mereka ingin memperbaharui tanah leluhurnya menjadi tanah damai, dimana setiap orang yang hidup diatasnya menikmat suatu kehidupan yang penuh kedamaian

Contoh Lainnya

1. Perang antara israel dan palestina.
2. Terjadinya pertengkaran di sosial media.
3. Perang antar suku di papua.
4. Konflik antara umat islam dan kristen.
5. Permusuhan karena berbedanya pandangan atau pendapat.