MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengisyarakatkan, semua pihak harus bersiap-siap menghadapi perubahan besar-besaran untuk membangun landasan yang kokoh bagi pendidikan nasional. Baca juga : Tanggapan Kemendikbud Soal Foto Heboh Siswa Merokok dan Angkat Kaki di Atas Meja di Samping Gurunya

Dia yang baru tiga bulan menjadi menteri, berencana melakukan perombakan total sistem yang diterapkan saat ini dengan sistem baru yang berbasis karakter.

Isyarat tersebut disampaikan Mendikbud di depan para gubernur, wali kota, bupati dari 109 daerah pada penyerahan penghargaan Kawastara Pawistra di Solo, Sabtu (15/10/2016). "Menghadapi masa depan yang tidak menentu dan ketidakpastian baik di kawasan regional, nasional dan internasional, perubahan itu harus dilakukan. Sebab, dalam pendidikan nasional saat ini kita menghadapi dua masalah mendasar, yaitu kesenjangan struktural, kultural dan spasial, serta masalah penyiapan tenaga kerja," katanya.

Menyinggung pandangan yang menyatakan setiap ganti menteri ganti kebijakan, Muhadjir menegaskan, persoalan bukan pada ganti atau tidak ganti kebijakan. Tetapi menurut dia tugas menteri pendidikan dan kebudayaan adalah meluruskan praktik pendidikan yang melenceng, sehingga pasti akan selalu terjadi perubahan-perubahan. "Jadi jangan kaget kalau ada perubahan kebijakan, karena bagi saya menjadi menteri bukan untuk mencari popularitas," tandasnya.

Mendikbud meminta seluruh elemen yang terlibat agar menyiapkan diri terhadap perubahan-perubahan yang kini tengah dimatangkan di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Perombakan sistem pendidikan nasional tersebut, kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, merupakan penjabaran visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita.

Kepada para kepala daerah dari seluruh Indonesia itu, menteri juga mengungkapkan dilema ketika harus memilih antara meningkatkan kualitas pendidikan atau memperbesar kuantitas. Dua hal itu dianggap bagai dua sisi mata pedang, karena disaat kualitas ditingkatkan disisi kuantitas pasti tidak bertambah, begitu juga sebaliknya.

"Saya tidak mau terjebak dalam persoalan tersebut dan saya memilih menyusun strategi yang dapat meningkatkan pendidikan nasional. Pertama kita akan membangun landasan pendidikan yang kokoh dalam bidang karakter. Setelah itu kita perbanyak sekolah vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Untuk itu kita rombak besar-besaran dunia pendidikan nasional," ujarnya lagi.

Baca juga : Ini Beberapa Poin Evaluasi Kurikulum yang Harus Dilakukan Menurut Mendikbud

Perombakan yang paling mendasar akan dilakukan pada jenjang pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Di jenjang itu jumlah mata pelajaran akan dikurangi dan guru tidak boleh memberikan tugas tambahan pekerjaan rumah setelah siswa pulang sekolah. Alasannya, agar anak-anak lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungan, karena dalam pengamatannya ketika siswa diberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) yang mengerjakan orang tuanya.

"Idealnya, dalam pendidikan dasar setiap hari 30 persen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sisanya untuk pembangunan karakter. Dalam mengembangkan karakter tersebut, model di setiap sekolah tidak akan disamakan. Kalau suatu kota ada 300 sekolah masing-masing mengembangkan potensi yang berbasis kearifan lokal untuk membangun karakter anak sehingga anak bebas memilih sekolah yang sesuai karakternya,” sambungnya.

Selain masalah itu, Mendikbud menyatakan, kepala sekolah juga akan diizinkan menarik dana namun tidak kepada semua orang tua siswa. Kepala sekolah harus tahu potensi sumber daya keuangan yang bisa digali, di antaranya para alumni yang berhasil dalam karier, misalnya mereka yang menduduki jabatan wali kota, bupati dan sebagainya.

"Kalau pembiayaan sekolah cuma dari dana BOS saya yakin tidak cukup. Maka perlu memakai skema partisipasi masyarakat secara langsung, yaitu yang kaya menyumbang lebih banyak dan selebihnya gratis," ujarnya.

Bagi para guru, menurut Muhajir, dalam perombakan akan menekankan pentingnya kehadiran guru di seluruh waktu pembelajaran. Dia mensyaratkan waktu minimal guru berada di sekolah selama delapan jam. Namun untuk uji kompetensi guru tidak harus dilakukan setiap tahun dengan proses rumit. Dia akan mengadopsi model uji kompetensi dokter yang hanya melaporkan rincian pelaksanaan tugas, seperti jumlah pasien yang ditangani, obat yang diresepkan dan lain-lain.

Sedangkan tentang komite sekolah yang masih dianggap sebagai tukang stampel bagi kepala sekolah, juga akan dirombak. Keanggotaan komite akan diperluas dengan melibatkan pihak lain, seperti kepala desa dan sebagainya.

Sumber : http://www.galamedianews.com/nasional/116922/kemendikbud-bakal-adakan-perombakan-besarbesaran.html

Guru Mengajar Siswa di Kelas