Jakarta - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, apalagi di tengah masa pandemi virus Corona (COVID-19), panen kritik. Kantor Staf Presiden (KSP) dari pihak Istana Kepresidenan angkat bicara.
"Terkait dengan itu sebenarnya di dalam konteks potret negara juga kita lihat bahwa negara juga dalam situasi yang sulit kan. Artinya, penerimaan negara juga menurun drastis. Jadi justru semangat solidaritas kita di dalam situasi ini," kata Plt Deputi II KSP bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Abetnego Tarigan saat dimintai konfirmasi, Kamis (14/5/2020).
"Bukan pasalnya yang dibatalkan. Kan harus diingat MA bukan lembaga penuntut tarif, itu filosofis, kemudian MA pasti nggak akan berupaya untuk melampaui kewenangannya dalam hal teknis. Jadi yang dibatalkan terkait dengan dilakukan penyesuaian," ujar Abetnego.
Abetnego menegaskan bahwa kenaikan iuran itu adalah dalam rangka perbaikan jaminan kesehatan nasional. Ia juga membantah kenaikan ini bertentangan dengan putusan MA yang membatalkan kenaikan sebelumnya. Namun Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS lewat Perpres 64/2020.
"Orang nanya kok dinaikin lagi? Nah, makanya ada konsep bantuan iuran itu karena memang setelah dihitung kalau yang kami terima penjelasannya ya, di dalam rapat rapat persiapan dulu ya. Itu yang diinformasikan ke kami. Itu memang dengan angka segitu itu yang memang punya prospek sustainability, keberlanjutan soal iuran pengelolaan BPJS itu," ucap Abetnego. (dtk, 14/5)
"Terkait dengan itu sebenarnya di dalam konteks potret negara juga kita lihat bahwa negara juga dalam situasi yang sulit kan. Artinya, penerimaan negara juga menurun drastis. Jadi justru semangat solidaritas kita di dalam situasi ini," kata Plt Deputi II KSP bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Abetnego Tarigan saat dimintai konfirmasi, Kamis (14/5/2020).
Baca juga : Mendikbud Siapkan Strategi Baru Tingkatkan Kualitas Guru, Konsep Pelatihan Bakal DiubahKenaikan iuran BPJS Kesehatan diteken Presiden Jokowi lewat Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Padahal besaran iuran BPJS Kesehatan sempat digugat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). KPCDI menggugat Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dan dikabulkan Mahkamah Agung (MA).
"Bukan pasalnya yang dibatalkan. Kan harus diingat MA bukan lembaga penuntut tarif, itu filosofis, kemudian MA pasti nggak akan berupaya untuk melampaui kewenangannya dalam hal teknis. Jadi yang dibatalkan terkait dengan dilakukan penyesuaian," ujar Abetnego.
Abetnego menegaskan bahwa kenaikan iuran itu adalah dalam rangka perbaikan jaminan kesehatan nasional. Ia juga membantah kenaikan ini bertentangan dengan putusan MA yang membatalkan kenaikan sebelumnya. Namun Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS lewat Perpres 64/2020.
"Orang nanya kok dinaikin lagi? Nah, makanya ada konsep bantuan iuran itu karena memang setelah dihitung kalau yang kami terima penjelasannya ya, di dalam rapat rapat persiapan dulu ya. Itu yang diinformasikan ke kami. Itu memang dengan angka segitu itu yang memang punya prospek sustainability, keberlanjutan soal iuran pengelolaan BPJS itu," ucap Abetnego. (dtk, 14/5)
| Presiden Jokowi |
