Gambaran nyata Republik yang semakin horor dan tak menampakkan cahaya keadilan. Sistem politik hari ini, mengisyaratkan tidak ada lawan dan kawan sejati namun yang ada ialah kepentingan sejati. Banyak parpol dan politisi membuktikan mereka ternyata tidak benar-benar memperhatikan rakyat dan memang itu watak sistem liberal-sekuler yang berwajah republik yang hari ini diagung-agungkan oleh banyak orang.

Sedemikian, kekecewaan akibat politik di alam republik, pertanyaannya, masih mau kecewa? Karena, ini bukan sekedar orangnya yang rusak namun, sistemnya yang melahirkan hukum-hukum yang rusak lagi menyengsarakan. Apakah masih mau tersakiti lagi dan lagi?

Bacaan: Dania Puti Rendi

Republik sudah sejak 1945 menjadi sistem pemerintahan di negeri kita Indonesia. Semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi politik dasar kekuasaannya. 

Banyak Negara yang menganut sistem republik, seperti Amerika Serikat, Yunani, dan lainnya.

Sedang rakyat tertindas, dan menjadi korban keserakahan para tokoh yang ingin berkuasa. Sebagai bukti pengadaan Pilpres tahun 2019 ini telah mengurang anggaran Negara yang sangat besar, mencapai Rp.25,59 triliun, sedang di luar sana masih banyak rakyat yang kelaparan.

Begitulah realistis politik republik. Keserakahan berhasil memperbudak mereka para pecinta kekuasaan, tak peduli menjilat sana-sini, melukai yang lemah, masing-masing melakukan berbagai intrik tak peduli merugikan siapapun, tak peduli halal dan haram demi sebuah kursi; demi kekuasaan ada dalam genggaman.

Menyedihkan, sistem republik melahirkan kebohongan, mereka yang berkata bahwa segalanya untuk rakyat, namun hanya omong kosong belaka. Faktanya segalanya untuk yang berkuasa, dan rakyat tak punya kuasa jika tak ada harta. Bukan begitu?

Dari segala problematika yang sudah kita bahas di penjelasan sebelumnya, marilah kita bercermin pada kepemimpinan Islam yang jauh berbeda dengan kepempinan republik yang diterapkan di negeri kita ini. Islam dengan dasar aqidah Islam, dan dasar hukum Al-Qur’an dan Sunnah menjadi satu-satunya sistem pemerintahan yang berorientasi pada akhirat.

Dalam sistem republik, istilah “No Free Lunch” menjadi sangat wajar. Ada bayaran untuk setiap keputusan. Sekalipun dalam keputusan tersebut, rakyat kembali menjadi tumbal kekuasaan.

Istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, faktanya hanya omong kosong. Pasalnya, rakyatlah yang selalu jadi korban janji-janji politik dari para politikus busuk.

Menjelang pemilu, rakyat dibujuk memenuhi bilik-bilik suara, namun setelah pemilu usai, suara rakyat dicurangi dan dikhianati dengan sangat nyata. Harapan tentang perubahan yang diinginkan rakyat, jika bertentanggan dengan harapan Barat (sebagai punggawa republik) tidak akan pernah mendapatkan legitimasi.

Apa yang terjadi pada FIS di Aljazair pada awal tahun 1992 yang memenangkan pemilu dengan persentase yang sangat tinggi, menjadi bukti bahwa pertarungan pemilu dalam republik tidak akan memberikan jalan berkuasa bagi Islam.

Hal serupa terjadi pada hamas di Palestina dan Ikhwanul Muslimin di Mesir, mereka berhasil memenangi pemilu namun hal tersebut tidak akan dibiarkan oleh Barat.

Bahkan di Mesir, Kemenangan Mohammad Mursi dikudeta oleh militer atas dukungan Barat. Standar ganda HAM yang digembor-gemborkan barat, bungkam atas kudeta yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip republik.

Kebobrokan sistem republik, sejalan dengan figur politikus yang tamak dan rakus harusnya menjadi pelajaran agar umat Islam menyusun kekuatan tandingan, meneguhkan arah perjuangan politik yang mampu mengantarkan pada kemenangan Islam.

Khilafah yang memiliki substansi syariah, ukhuwah dan dakwah akan membawa pada kemenangan Islam yang hakiki, mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan bagi seluruh warga negara baik muslim maupun non-muslim. Lahirnya peradaban ini akan mengubur peradaban kelam Kapitalisme-Republik, juga Sosialisme. In syaa Allah.

Bacaan: Ernadaa Rasyidah

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat menuju perubahan dalam era republik kapitalisme ini adalah dengan melaksanakan Pemilu. Melalui pemilu, sistem republik menawarkan kepada masyarakat jalan perubahan. Dengan jargon "dari-oleh-untuk rakyat", republik telah membius masyarakat  untuk terus berharap akan terjadi perubahan agar realitas kehidupan mereka semakin baik, terpenuhi seluruh kebutuhan hidup mengecap manisnya kesejahteraan.

Semakin jelas bahwa pemilu hanya mampu memberikan ilusi perubahan bukan kenyataan. Pemilu hanya dijadikan kedok oleh republik untuk menipu dan membodohi rakyat agar terus berharap.

Para pengusung republik sering mengklaim bahwa republik menjamin kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan, mampu memberikan garansi kebebasan dan persamaan serta mampu menawarkan kemajuan peradaban. Faktanya, semuanya  dusta belaka.

Kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan yang dijanjikan oleh republik hanya berlaku bagi segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan modal. Republik hanya akan berpihak pada penguasa dan para para pemilik modal Asing dan Aseng untuk melanggengkan penjajahan sistemisnya dalam segala aspek (politik, ekonomi maupun sosbud).

Lebih dari itu, sejarah telah membuktikan bahwa perubahan melalui republik adalah utopis. Selama pemilu digelar di Indonesia tidak mampu melahirkan perubahan mendasar yang terjadi hanya perubahan orang dan rezim. Tidak mampu merubah sistem politik ke arah yang lebih baik justru membuka peluang masuknya cengkraman asing melalui lahirnya puluhan UU dari DPR dan pemerintah yang semakin mengokohkan dominasi Asing dan Aseng untuk menjajah negeri ini.

Fakta ini semakin menambah bukti bahwa pemilu yang didesain oleh republik hanya untuk memilih dan mengganti  orang-orang yang ada di parlemen dan pemerintahan demi mempertahankan republik itu sendiri bukan untuk melakukan perubahan.

Perubahan yang harus di lakukan umat saat ini adalah lahirnya kesadaran bahwa alam republik adalah sebuah sistem yang rusak dan merusak. Kerusakan yang bersumber dari ideologi Republik Kapitalis yang memiliki landasan sekulerisme sebagai asas kehidupan merupakan biang dari segala persoalan hidup.

Bacaan: Mahganipatra