JAKARTA. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, memiliki peran penting dalam mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan dan gizi di tengah tantangan global. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Untuk mewujudkan visi tersebut, LDII bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan lingkungan hidup. Kedua lembaga ini sepakat bahwa kedaulatan pangan dan gizi tidak bisa ditawar dan harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam webinar ketahanan pangan yang dihelat oleh DPP LDII pada Sabtu (23/9), di kantor DPP LDII, Jakarta. Webinar tersebut bertajuk “Kedaulatan Pangan dan Gizi Guna Mewujudkan Generasi Penerus Bebas Stunting Menuju Indonesia Emas 2045”.
Chriswanto mengatakan bahwa ketahanan pangan dan lingkungan hidup adalah bagian dari program prioritas LDII. Ia mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara LDII dan Komisi IV DPR RI dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan gizi.
“Bahkan Presiden Jokowi, berkali-kali mengatakan, ketahanan pangan ini perlu. Apalagi di musim sekarang, dengan badai el nino. Menjadikan curah hujan turun di Indonesia dan terjadi kekeringan,” kata Chriswanto.
Ia juga menyampaikan bahwa pangan adalah komoditas strategis yang terkait dengan kedaulatan bangsa. Ia mencontohkan beberapa negara yang biasa mengekspor berasnya ke Indonesia, saat ini menutup kran ekspor pangan karena mereka sendiri juga membutuhkan.
“Pangan adalah kebutuhan yang tidak mungkin dihindari,” tegas Chriswanto.
Ia juga menyoroti isu perebutan sumber daya alam di dunia, seperti energi, air, pangan, dan logam. Ia mengatakan bahwa logam seperti nikel merupakan bahan untuk teknologi tinggi yang digunakan di dunia.
“Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam kita dengan baik dan bijak. Kita harus bisa menjaga lingkungan hidup kita agar tetap lestari,” pesan Chriswanto.
Chriswanto mencontohkan beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh LDII dalam bidang ketahanan pangan dan lingkungan hidup, seperti budidaya tanaman pangan di pekarangan rumah tangga, ternak lele dan kambing di pondok pesantren Nurul Huda Lampung, serta pembuatan pupuk organik.
“Ini adalah bentuk nyata dari kontribusi LDII dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan gizi. Kami berharap inisiatif-inisiatif ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas, terutama generasi muda,” ujar Chriswanto.
Ia juga mengapresiasi perubahan peraturan Menteri Pertanian yang telah didorong oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Peraturan tersebut memberikan akses bantuan program pertanian kepada lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pertanian, seperti pondok pesantren dan lembaga pemasyarakatan.
“Ini adalah langkah positif yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan. Kami berterima kasih kepada Pak Sudin atas dukungan dan kerja samanya,” tutur Chriswanto.
Chriswanto juga menekankan pentingnya pangan dan gizi untuk mengatasi stunting, yaitu kondisi di mana anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi. Stunting dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
“Stunting adalah musuh kita bersama. Kita harus bersatu dan bergerak untuk memberantas stunting. Karena stunting dapat menghambat potensi anak-anak kita untuk menjadi generasi penerus yang unggul,” tegas Chriswanto.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif.
“Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Tapi kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia,” harap Chriswanto.
Webinar ketahanan pangan tersebut diikuti oleh peserta yang berasal dari unsur pengurus LDII se-Indonesia, sejumlah 304 studi mini.
