JAKARTA. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menghormati hak-hak rakyat dan memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Namun, demokrasi juga memiliki tantangan dan risiko, terutama di era digital yang penuh dengan informasi dan disinformasi. Bagaimana cara menjaga demokrasi agar tetap sehat dan berkualitas di Indonesia?
Hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam webinar kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPP Ldii pada Rabu (23/8). Webinar tersebut bertema “Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024” dan dihadiri oleh sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, mengingatkan pentingnya revitalisasi demokrasi Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2024. Ia mengatakan, LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap kebangsaan dan masyarakat, telah menetapkan kebangsaan sebagai salah satu program prioritasnya.
“Tujuan utama dari kebangsaan adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip demokrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, LDII berkomitmen untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan, dalam upaya revitalisasi demokrasi dan membangun persatuan bangsa. Ia juga menyampaikan prinsip “netral aktif” yang dianut oleh LDII dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Oleh karena itu, LDII mengusung prinsip “netral aktif”, di mana mereka tetap netral sebagai institusi, namun aktif dalam menggerakkan warga LDII untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum,” ungkapnya.
Webinar tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan pandangan dan analisis mereka tentang kondisi demokrasi Indonesia saat ini dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, yang menyoroti peran penting organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Organisasi kemasyarakatan harus menjadi agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses demokratisasi. Mereka harus mampu memberikan edukasi politik kepada masyarakat, serta mengawal kinerja pemerintah dan penyelenggara pemilu,” kata Izzul.
Sementara itu, akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Yudi Latif menekankan pentingnya memperkuat institusi-institusi demokrasi, seperti partai politik, media massa, dan lembaga pemantau pemilu. Ia juga mengkritisi fenomena populisme dan polarisasi yang mengancam stabilitas demokrasi.
“Demokrasi harus didasarkan pada rasionalitas dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus menjauhi praktik-praktik politik yang mengandalkan emosi dan identitas primordial. Kita harus menjaga keragaman dan toleransi sebagai modal sosial bangsa,” ujar Yudi.
Webinar tersebut juga diisi oleh Senior Advisor Paramadina Public Policy Institute Abdul Malik Gismar, yang membahas tentang tantangan-tantangan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia menyoroti beberapa isu penting, seperti sistem pemilihan presiden langsung atau tidak langsung, sistem pemilihan legislatif proporsional atau distrik, serta penggunaan teknologi informasi dalam pemilu.
“Pemilu 2024 akan menjadi pemilu pertama yang menggunakan e-voting atau e-counting secara nasional. Ini merupakan sebuah terobosan yang perlu dipersiapkan dengan matang. Kita harus memastikan bahwa sistem ini aman, akurat, transparan, dan akuntabel,” tutur Malik.
Terakhir, Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII Ardito Bhinadi, yang juga menjadi salah satu narasumber, mengajak seluruh warga LDII untuk berkontribusi dalam upaya revitalisasi demokrasi Indonesia. Ia mengatakan, LDII memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pembangunan dan kemajuan bangsa.
“LDII memiliki jaringan yang luas dan solid di seluruh Indonesia. LDII juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. LDII harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam berdemokrasi yang sehat dan bermartabat,” pungkas Ardito.
Webinar tersebut merupakan bagian dari “Road to Rakernas LDII 2023”, yang akan dihelat pada tanggal 7-9 November 2023. Webinar ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga LDII tentang pentingnya revitalisasi demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024. (DPP LDII)
