Jakarta - DPP LDII menggelar Webinar Kebangsaan dengan tema “Indonesia Emas: Revitalisasi Demokrasi Pasca Pemilu” pada Selasa (24/8). Webinar ini bertujuan untuk menyongsong Rakernas LDII 2023 dan membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan nasional.
Salah satu narasumber yang hadir dalam webinar ini adalah Abdul Malik Gismar, Senior Advisor Paramadina Public Policy Institute. Ia menyoroti pentingnya memahami makna demokrasi sebagai suatu sistem yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sesuatu yang abstrak.
“Demokrasi harus dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemahaman ini memiliki dampak besar terhadap segala aspek kehidupan dalam konteks demokrasi,” kata Gismar.
Gismar menjelaskan, visi “Indonesia Emas” yang dibahas dalam webinar ini memiliki empat pilar utama, yaitu pembangunan manusia serta ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Ia menitikberatkan pembicaraannya pada pilar pertama, yaitu pembangunan manusia dan ilmu pengetahuan. Ia mengatakan, salah satu indikator utama dalam hal ini adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional, yang sangat dipengaruhi oleh Pendidikan.
Gismar menyoroti dua ukuran penting dalam pendidikan: rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ia mengatakan, rata-rata lama sekolah di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 8 tahun, sedangkan harapan lama sekolah adalah sekitar 12 tahun.
“Melalui data angka partisipasi sekolah di Indonesia, Gismar menjelaskan bahwa hanya sekitar 60 persen siswa yang lulus SMA secara nasional, dan hanya sekitar 20 persen yang mencapai perguruan tinggi. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam pembangunan SDM dan pendidikan di Indonesia,” ujar Gismar.
Gismar juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai pondasi pendidikan yang vital. Ia mengatakan, investasi pada anak usia dini dapat memberikan hasil yang lebih tinggi, daripada investasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, partisipasi dalam PAUD di Indonesia masih rendah, hanya sekitar 40 persen balita yang masuk PAUD.
Selain itu, Gismar juga membahas berbagai persoalan di sektor pendidikan, seperti masalah malnutrisi pada anak, rendahnya pencapaian nilai akademik, dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang minim. Ia mengatakan, hal-hal ini memerlukan perhatian dan solusi dari semua pihak yang terlibat dalam demokrasi.
“Harapannya, melalui upaya bersama dan pemahaman yang lebih baik terhadap isu-isu ini, Indonesia dapat mengarahkan demokrasi ke arah pemecahan masalah dengan aktivitas yang konstruktif,” kata Gismar.
Webinar Kebangsaan ini dimoderatori oleh Singgih Tri Sulistiyono, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri DPP LDII. Narasumber lain yang hadir di antaranya adalah Muhammad Izzul Muslimin, Sekretaris PP Muhammadiyah; Yudi Latif, Akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan Ardito Bhinadi, Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII. (DPP LDII)
