Banten. Penyuluhan hukum digelar oleh Kejaksaan Tinggi dan DPW LDII Banten di SMA IT Budi Pekerti, Tangerang, Banten pada Rabu (31/5). Kegiatan ini diikuti oleh siswa dan guru yang mendapat materi hukum dari Kejati Banten.

Dimo Tono Sumito selaku Ketua DPW LDII Banten menyampaikan, kegiatan tersebut sesuai dengan program LDII dalam membina generasi muda yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mandiri. “Program Jaksa Masuk Sekolah dapat menambah wawasan kesadaran hukum para siswa dan membuat mereka menjadi warga negara yang patuh hukum, mengutamakan nilai-nilai toleransi, gotong royong, saling hormat dan menghormati,” kata Dimo.

Ketua Yayasan Budi Mulia Teteng Jumara juga memberikan apresiasi atas kehadiran Kejati Banten Terkait Program Jaksa Masuk Sekolah/Pondok Pesantren. Apalagi, SMA IT Bina Pekerti baru saja mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah. “Ini menjadi tantangan kami sebagai pusat pelayanan pendidikan di kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah inisiatif dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum warga negara khususnya para siswa. Mereka diberi pengetahuan tentang hukum dan perundang-undangan. Harapannya, dapat menciptakan generasi patuh hukum sekaligus mengenal hukum serta menjauhi hukum.

Kasi Penerangan Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan menjelaskan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintah, yang bertugas menegakkan hukum bertanggung jawab secara moril memajukan generasi muda. Terutama agar para pelajar dapat tahu dan mengerti tentang hukum dan masalahnya.

Menurutnya, pelajar merupakan garda terdepan generasi muda yang memiliki posisi dan peran strategis dalam pembangunan. Merekalah yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa depan.

“Artinya masa depan suatu bangsa dan negara ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya. Adapun pelaksana program adalah para pejabat struktural dan Jaksa fungsional di lingkungan Kejaksaan Negeri Banten,” katanya.