BERITA terbaru mengenai rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) telah menarik perhatian publik. Isu ini muncul setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil Ahok dan Nicke Widyawati untuk membahas posisi tersebut.

Dalam evaluasi kinerjanya sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok tidak mendapatkan sorotan positif. Banyak aspek kinerja Pertamina yang mengecewakan, termasuk kecelakaan yang sering terjadi dan kinerja keuangan yang terus merosot.

Kritik ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Ahok dalam memimpin perusahaan minyak berpelat merah yang sangat strategis.

Selain itu, keputusan untuk mengangkat Ahok Sebagai Dirut Pertamina juga memunculkan dampak ekonomi politik di Tanah Air.

Ahok memiliki rekam jejak pemarah, temperamental, dan sering kali tidak menjaga lisan. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dan kontroversi, yang pada gilirannya dapat menjadi beban berat bagi citra Presiden Jokowi.

Dalam situasi ini, hendaknya dalam pemilihan eksekutif tertinggi Pertamina tersebut, pemerintah mempertimbangkan sosok yang mampu menjaga integritas dan kinerja Pertamina.

Ada empat pertimbangan memilih Dirut Pertamina yang mampu meningkatkan citra dan kinerja Pertamina masa depan, yakni:

Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan BUMN perlu menjelaskan secara terbuka penyebab utama merosotnya kinerja dan banyaknya kecelakan kerja pada Grup Pertamina. Termasuk menjelaskan kualifikasi dan alasan pemilihan Ahok sebagai Dirut Pertamina.

Proses seleksi harus transparan dan tidak menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat.

Kedua, penguatan etika dan kepemimpinan. Pertamina harus fokus pada penguatan etika dan kepemimpinan di seluruh tingkatan. Sosok yang diangkat sebagai eksekutif tertinggi harus memiliki reputasi etika, santun, dan bersih, serta kemampuan untuk menciptakan kolaborasi yang positif.

Ketiga, evaluasi kinerja. Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina harus secara berkala mengevaluasi kinerja dan kesesuaian pemimpinnya dengan tujuan strategis perusahaan. Pemilihan pemimpin harus berdasarkan kompetensi dan prestasi yang terukur bukan sekadar sahabat baik oligarki dan leadership RI.

Keempat, keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dan BUMN perlu lebih terbuka dalam melibatkan publik dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan yang penting seperti ini. Seringkali Erick Thohir gagal membangun alasan ilmiah dan logis dari pemilihan para relawan sebagai petinggi BUMN.

Situasi pengangkatan Ahok sebagai Dirut Pertamina menciptakan perbincangan yang serius dan memunculkan keprihatinan dari kalangan akademisi dan publik.

Transparansi, etika, dan fokus pada kinerja harus menjadi prioritas untuk menghindari konsekuensi negatif dalam kepemimpinan perusahaan BUMN yang sangat vital bagi bangsa. 

(Penulis merupakan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute; Ekonom UPN Veteran Jakarta)