BeritakanID.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Julian Duwi Prasetya mengatakan Izin Penetapan Lingkungan (IPL) sebagai lokasi tambang andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sudah habis pada 7 Juni 2023 lalu.
Menurut dia, dengan berakhirnya izin IPL, seharusnya semua kegiatan pembebasan tanah dan konstruksi di Wadas dihentikan terlebih dahulu. Pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Tengah menaati aturan tersebut.
“Pemerintah juga harus mematuhi hukum dan tidak melanjutkan semua proses,” katanya saat Komnas HAM mengunjungi Desa Wadas untuk mendengarkan langsung keluhan Warga dalam pertemuan di sebuah musala Dusun Gendol, Selasa, 20 Juni 2023 petang.
Julian meminta pemerintah juga harus melindungi semua hak warga Wadas yang menolak menyerahkan tanahnya. “Harusnya pemerintah melindungi warga yang masih menolak,” tegasnya.
Julian juga minta pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan penyerobotan tanah milik warga yang menolak tambang. Komnas HAM bisa Mengomunikasikan Persoalan Ini kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden RI Joko Widodo.
“Harus bisa mengomunikasikan persoalan ini kepada Gubernur Jawa Tengah dan Presiden RI karena ini adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing beserta staf di bakal lokasi tambang, mendapat penjelasan warga bawah bukit yang akan ditambang adalah tempat dari semua mata air yang digunakan warga sehari-hari.
Ulin juga melihat ada rumah-rumah warga yang berdekatan dengan lokasi tambang. “Semua yang kita dapatkan ini akan menjadi bahan untuk mendalami soal konsinyasi,” ujar Ulin.
Dia mengaku akan menindaklanjuti informasi yang diberikan warga terkait kelangsung hidup warga wadas. “Kami berusaha mengkomunikasikan dan memfasilitasi keluhan warga agar bisa didengar para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun provinsi,” jelasnya.
Sumber: kba
