Pidato Presiden Joko Widodo di hadapan pemimpin Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel dan akan dilanjutkan larangan serupa oleh Presiden Jokowi, larangan bahan mentah lainnya seperti bauksit telah menimbulkan kegemparan. 

Pidato Presiden Jokowi dianggap sangat menohok, yang bukan hanya mengejutkan para pemimpin negara-negara Uni Eropa dan ASEAN yang hadir di forum peringatan 45 tahun ASEAN dengan Uni Eropa tersebut, juga mengejutkan para pengamat politik Indonesia, maupun para kritikus, baik yang selama ini pro kepada kebijakan Presiden Joko Widodo maupun yang anti pada setiap kebijakan mantan Gubernur Jakarta dan Walikota Solo ini, yang sedang menjalankan tugas konstusinya, yaitu menuntaskan masa jabatan #jokowi2periode sampai 2024. 

Untuk yang pro dengan kebijakan pemerintah atau Kabinet Indonesia Maju, mereka punya pandangan tentang siapa yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi pasca Pilpres 2024, apakah itu pembangunan infrastruktur, dan terutama kelanjutan Pembangunan Ibukota Baru di Penajam Paser, Kalimantan Timur. 

Memang ada tokoh yang sudah dideklrasikan sebagai bakal Capres 2024 sudah punya kritik keras terhadap pembangunan infrastruktur dan pembangunan ibukota baru Indonesia yaitu IKN, Ibukota Nusantara yang didapuk untuk memindahakan ibukot negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Kekhawatiran lainnya adalah tentang kebijakan larangan ekspor bahan mentah ke berbagai negara maju seperti Eropa, Jepang dan negara lainnya, apakah akan dilanjutkan atau akan dimentahkan oleh pengganti Presiden Jokowi pada pasca 2024 mendatang?

Tujuan dari Presiden Jokowi untuk membangun smelter atau pabrik pengolahan bahan mentah seperti nikel atau bauksit dan hasil tambang lainnya adalah agar nilai tambah yang besar untuk negara maupun rakyat Indonesia. 

Lalu, siapakah tokoh yang paling pas sebagai pengganti atau penerus kebijakan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang? Yuk simak tayangan berikut ini: