Luwuk.Today – Ribuan buruh yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Teluk Lalong Kabupaten Banggai, datangi kantor DPRD Banggai dengan tuntutan aksi menolak untuk pemindahan proyek pelabuhan aktivitas bongkar muat peti kemas ke pelabuhan Tangkian.

Aksi demo ribuan buruh diterima langsung oleh Komisi 1 DPRD Banggai beserta perwakilan fraksi lainnya di depan kantor DPRD Banggai, pada kamis (24/08/2023).

Kordinator Lapangan (Korlap) aksi buruh Abdul Farah saat bertemu dengan sejumlah Anggota Legislatif menyayangkan atas ketidakpedulian Anggota DPRD kepada buruh. ” Kami para buruh TKBM sangat kecewa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena sudah tiga kali kami melayangkan surat kami atas penolakan pemindahan pelabuhan, tapi tidak pernah di respon,” Ujar Ara panggilan akrabnya.

Abdul Farah juga menegaskan bahwa, Aksi demo kami (Buruh) adalah aksi damai, kami hanya ingin Pemerintah perhatikan kami sebagai rakyat, yang perlu diketahui, kami buruh mempunyai keluarga, anak serta isteri yang harus kami nafkahkan, para buruh menggantungkan nasib mereka di pelabuhan untuk menghidupi keluarga dan memberikan pendidikan kepada anak anak buruh.

Menurut Ara, ada dugaan konspirasi dan kerja sama dalam proyek pemindahan pelabuhan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Klas II B luwuk dan PT. Pelabuhan Cipta Nusantara Indonesia (PCNI).

Salah satu peserta aksi buruh Faisal Lalimu kepada Tim Media Luwuk Today mengatakan, kami menuntut pembatalan pemindahaan pelabuhan yang hari ini sangat berdampak sekali buat kami buruh TKBM Teluk Lalong, jika aksi kami tidak disahuti oleh Pemerintah dan stake holder lainnya, aksi kami akan berlanjut sampai tuntutan kami melahirkan kesepakatan bersama untuk membatalkan pemindahan aktivitas bongkar muat yang ada di Tangkian.

Sementara itu, aksi demo ribuan buruh dan mahasiswa menuntut atas tiga hal.

1. Bupati Banggai dan DPRD Banggai sebagai stake holder pemegang kebijakan untuk segera mengeluarkan rekomendasi atau nota kesepahaman untuk pembatalan pemindahan pelabuhan.
2. Mendesak dan meminta segera kepala kantor KUPP Klas II B Luwuk untuk mengeluarkan surat pembatalan pemindahan peti kemas yang di tujukan kepada Kementrian Ditjen Perhubungan Laut yang ada di Provinsi dan di Pusat.
3. Mendesak dan meminta segera Bupati Banggai dan DPRD Banggai merekomendasikan izin PT. PCNI dicabut.