KONFERENSI PERS DAN PEMBACAAN DEKLARASI KOMPASTV

Mahfud MD Tolak Negara Terbitkan Official History Peristiwa 1965, Apa Alasannya? – okezone

1965: Pemerintah Indonesia didesak ‘menulis ulang sejarah’ peristiwa kekerasan 1965-1966 – ‘Beri tempat kepada suara korban yang selama ini dibungkam’ – bbc indonesia

DEKLARASI KEMERDEKAAN UNTUK KLARIFIKASI KESEJARAHAN, KEBENARAN,
DAN KEADILAN ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Kami yang membuat deklarasi ini adalah para sejarawan, pendidik, akademisi, pegiat seni dan budaya, aktivis, dan warga masyarakat hendak kembali menyerukan pentingnya kebenaran dan keadilan ditegakkan atas sejarah maupun masa depan bangsa. Kami tidak ingin bangsa kita terbelenggu oleh Kekerasan Politik Masa silam yang terus berulang tanpa penyelesaian yang adil bagi korban. Kekerasan politik itu harus diakhiri agar kita sebagai bangsa dapat melangkah ke depan secara bermartabat di mata dunia internasional.

Kami menyatakan bahwa pengungkapan kebenaran dan tegaknya keadilan atas sejarah kekerasan politik masa lalu dari pengalaman dan narasi korban sejak tahun 1965 sampai periode reformasi-menjadi Tanggung Jawab Negara untuk menjelaskan siapa bangsa kita, termasuk mengapa dan bagaimana bangsa ini harus menyelesaikan masa lalunya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang sejati.

Kami menyesalkan jika tanggung jawab negara tersebut belum dilaksanakan sampai memasuki tahun terakhir Pemerintahan Joko Widodo. Padahal, ada banyak komunitas korban yang tetap mempertanyakan kesungguhan Presiden melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Pertanyaan pokok mereka adalah mengapa tidak ada pengungkapan kebenaran, mengapa tidak ada pernyataan maaf, dan mengapa tidak ada kejelasan untuk menegakkan keadilan.

selengkapnya

sejauh ini DEKLARASI ini telah mendapat dukungan 285 individu dan 19 lembaga (masih terus bertambah)

simak

[Rekaman] Dialog Eksil 1965 (Korban Pelanggaran HAM Berat) dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Belanda dan Praha – 27/28 Agustus 2023

Melawan Impunitas dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat / Pelanggaran Serius HAM *Mensikapi Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi PPHAM

Simak 1700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)