BAHAS BUKU

Inti Ajaran Bung Karno, Marhaenisme, disokong oleh tiga pilar: sosio-nasionalisme; sosio-demokrasi, dan ketuhanan merupakan soko guru Pancasila, dasar falsafah bangsa Indonesia.

Melalui bukunya Merahnya Ajaran Bung Karno: Narasi Pembebasan ala Indonesia, Airlangga Pribadi berupaya menelusuri rasionalitas pemikiran Sukarno sejak masa penjajahan dan menempatkannya kembali dalam konteks historis dan praktik politik pembebasan hingga mengantarkan bangsa dan rakyat negeri ini menuju gerbang kemerdekaan.

Related Articles

Klimawandel im Sport: DOSB setzt auf …
Top 8 trò chÆ¡i sinh nhật cho bé …
‘Gaja, Asva, Garuda…’: 6 Gates …
8 Strategien für Umgang mit Sozia…
VENNA Shares 'Sugar Venom' EP - @iam_…

Apakah Marhaenisme masih relevan kini? Atau bagaimana membuat Marhaenisme menjadi relevan dalam sistem kapitalisme global saat ini? Beberapa soal dan pertanyaan pokok dalam buku tersebut coba dibahas bersama  Irine Gayatri Eka Handriana | Lisa Elfena | Ruth Indiah Rahayu, pada:

 Sabtu 26 Agustus 2023

 15:00-17:30

Terbuka untuk umum

Salam Hangat: BRGJakartanicusPenerbit GDNPerempuan Kopi

Live Streaming

Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme – Bincang-bincang Di Bawah Bendera Revolusi Bersama Airlangga Pribadi

Dialog ‘Demokrasi Besutan Bung Karno’ Bersama Airlangga Pribadi (Chapter : Sekali Lagi, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi Di Bawah Bendera Revolusi)

Kompilasi Arsip Sukarno Perpustakaan 1965-1966 : Dari Pancasila, Nasakom, Marhaenisme Hingga Di Bawah Bendera Revolusi

[Rekaman Seminar] Indonesia Menggugat Penggulingan Sukarno – Agrarian Resource Center | Beranda Rakyat Garuda | Perhimpunan-IPT’65 | Marjin Kiri | Jakartanicus | ULTIMUS.

Rekaman Diskusi Beranda Rakyat Garuda, IPT 65 & Mitra: ‘Pemuda Rakyat Dalam Penjara Orba’; ‘Tuhan Menangis, Terluka’; ‘Dari Stockholm unt Tjilik Riwut’ ; ‘Menggugat Penggulingan Sukarno’ dll #Genosida19651966

Simak 1700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)