PU (PENALARAN UMUM)

TEKS 1

Pemerintah berencana mengembalikan program Kartu Prakerja sesuai fungsi semula, yakni meningkatkan kapasitas pekerja. Pemerintah dingatkan agar rencana mengubah program menjadi bukan lagi semibantuan sosial itu tidak dilakukan terburu-buru. Alasannya, pekerja yang mengalami dampak pandemi Covid-19 masih membutuhkan bantalan sosial hingga situasi berangsur-angsur normal. Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menjelaskan, perubahan skema program Kartu Prakerja kemungkinan besar dimulai pada semester l-2021. Program Kartu Prakerja memasuki gelombang terakhir pada semester -2021, dengan penyediaan kuota peserta 2,7 juta orang.

Selama pandemi, Kartu Prakerja menjadi program semi-bansos berupa pemberian bantuan biaya kelas pelatihan dalam jaringan Rp 1 juta dan insentif Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Porsi biaya untuk insentif bansos lebih besar dibandingkan dengan insentif pelatihan. "Semula, kami meminta semester I ini tetap berupa semi-bansos karena kita masih perlu mendorong konsumsi masyarakat. Akan tetapi, pada semester l, kalau vaksinasi sudah lancar, kita sudah bisa mulai melakukan uji coba," kata Rudy saat dihubungi di Jakarta, Minggu (28/3/2021).

la menambahkan, hasil penyelenggaraan program Kartu Prakerja pada semester -2021 akan dievaluasi untuk menentukan kebijakan pada semester l-2021. Uji coba pada semester ll melalui pelatihan luar jaringan di sejumlah daerah zona hijau yang diberi izin oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Menurut dia, pengembalian Kartu Prakerja ke fungsi awal sebagai peningkatan kapasitas pekerja akan membawa konsekuensi bobot program lebih berat pada kelas-kelas pelatihan, bukan lagi insentif bansos bagi pekerja."Begitu kita buka pelatihan luring, kita harus ubah kondisinya untuk peningkatan kompetensi, bukan lagi instrumen bansos," kata Rudy. Namun, rencana ini belum diputuskan karena harus disepakati rapat Komite Cipta Kerja yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan tujuan awal Kartu Prakerja adalah meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausaaan angkatan kerja. Apalagi akibat pandemi, digitalisasi adan otomatosasi terjadi lebih cepat dan mengubah pasar kerja."Maka narasinya keliru kalau mengatakan yang berhak mendapatkan Kartu Prakerja adalah korban pemutusan hubungan kerja dan para penganggur, Sejak awal kami Menyusun aturannya untuk semua tingkatan kerja," kata Deni

Soal Selanjutnya >>