VIRALAYAR - Sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki Kebijakan Politik Luar negeri yang penting dalam hubungan internasional.
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di era Presiden Jokowi menunjukkan adanya perubahan dan peningkatan dalam upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya di kawasan dan di dunia internasional. Artikel ini akan membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi beserta evaluasi dan prospeknya.
Salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi adalah peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, baik di kawasan maupun di luar kawasan. Hal ini terlihat dari upaya Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan investasi ke berbagai negara, seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam mengembangkan kerjasama ekonomi di kawasan melalui berbagai forum regional, seperti ASEAN, APEC, dan TPP.
Selain kerjasama ekonomi, Indonesia juga aktif dalam mengembangkan kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Hal ini terlihat dari upaya Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam menangani berbagai isu keamanan, seperti terorisme, narkotika, dan kejahatan transnasional lainnya.
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam mengembangkan kerjasama regional dalam bidang pertahanan, seperti melalui pembentukan ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMM+).
Namun demikian, terdapat beberapa evaluasi terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi. Pertama, masih terdapat permasalahan terkait dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia, terutama dalam hal memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Kedua, masih terdapat permasalahan terkait dengan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri.
Dalam prospek kebijakan politik luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan acuan. Pertama, penting untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri, terutama dalam mengatasi berbagai permasalahan di kawasan.***
