Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu di Jakarta Selatan, Selasa (20/7). Budiman dikenal sebagai aktivis prodemokrasi pada tahun 1998.

Pertemuan kedua berlangsung di kediaman Prabowo yang merupakan calon presiden dari Partai Gerindra, di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Prabowo, mereka memiliki banyak kesamaan pemikiran, termasuk cita-cita memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat.

Menurut Budiman, Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki perspektif kepemimpinan politik yang cocok untuknya. Mantan aktivis itu menambahkan, pemikiran keduanya saling melengkapi karena memiliki latar belakang yang berbeda, yakni aktivis dan intelijen.

“Biasanya membutuhkan pemikiran dari dua tipe orang: satu pintar; seorang aktivis. Kalau ada politikus yang berlatar belakang intelijen, militer, atau aktivis, biasanya dua orang itu bisa membicarakan hal-hal strategis secara komprehensif,” ujar Budiman.

Berawal dari Seorang Aktivis Pro Demokrasi yang Dipenjara Rezim Orde Baru

Sebelum menjadi politikus, Budiman terjun ke kancah politik sebagai aktivis prodemokrasi melawan Pemerintahan Presiden Soeharto pada 1990-an. Pria kelahiran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah itu memaparkan aktivismenya dalam buku Anak Revolusi terbitan 2013.

Dalam website pribadinya, pria kelahiran 1970 ini menulis bahwa dirinya pernah menjadi aktivis dengan terlibat dalam gerakan mahasiswa saat masih kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Kemudian saya memposisikan diri sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh tani di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur,” tulis Budiman.

Pada tahun 1996, Budiman mendirikan partai politik bernama Parti Demokratik Rakyat (PRD). Partai yang didirikan di Sleman, Yogyakarta, ini tidak memiliki perwakilan di parlemen, namun merupakan pemain utama oposisi terhadap pemerintahan Presiden Soeharto.

Budiman terancam hukuman penjara maksimal 13 tahun pada 1997. Pemerintah menuding PRD sebagai dalang keributan di markas PDIP di Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996. Kerusuhan terjadi di tengah perebutan kursi pimpinan partai antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.

Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memangkas hukuman Budiman menjadi 3,5 tahun dengan memberikan amnesti kepada pendiri PRD pada Desember 1999. Amnesti ini terjadi di tengah upaya pemerintah memperbaiki demokrasi Indonesia.

Bergabung dengan PDI-P

Budiman bergabung dengan PDIP pada 2004, ketika partai banteng tidak lagi berkuasa. Jalan Budiman Sudjatmiko menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbuka setelah bergabung dengan PDIP.

Dia duduk di kursi dewan selama 2009-2019 mewakili Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Kedua kabupaten ini masuk dalam dapil Jawa Tengah VIII.

Sebagai anggota DPR, Budiman terkenal mendorong pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Selama ini yang terjadi hanya pembangunan desa dan bukan pembangunan desa,” tulis Budiman di website pribadinya.

Ia menambahkan, “Melalui UU Desa yang baru disahkan, mayoritas rakyat Indonesia akan memiliki bagian yang sah dalam kemakmuran bangsa.”

Salah satu amanat yang tertuang dalam undang-undang tersebut adalah tentang kewajiban pemerintah untuk menyediakan dana desa. Setelah disetujui, pada 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sekitar Rp 20 triliun.