Pemerintah dan Komisi II DPR akan membahas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu yang dirumorkan berubah dalam peraturan ini adalah unsur baru pegawai ASN, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau part time (PPPK).

“Dulu PPPK hanya ada satu, sekarang ada dua: purna waktu dan paruh waktu,” kata anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, dikutip Dari detik.com, beberapa waktu lalu.

Guspardi menjelaskan, Pppk Paruh Waktu tidak bekerja purna waktu seperti PNS dan PPPK purna waktu. Jam kerja ditentukan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, PPPK paruh waktu ini berstatus ASN lebih tinggi dari sebelumnya yaitu pegawai honorer.

Menurut anggota Fraksi PAN ini, PPPK paruh waktu merupakan solusi agar buruh honorer tidak kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Pemerintah juga diuntungkan karena tidak menambah anggaran untuk belanja pegawai. Pasalnya, gaji paruh waktu PPPK tidak lebih tinggi dari gaji honorer yang akan dihapuskan mulai 28 November 2023.

ASN Papua Barat Daya Ikuti Tes Evaluasi Jabatan (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/nz)

Mulai dari Penghapusan Tenaga Honorer

Melansir dari website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, isu ini muncul setelah bertambahnya jumlah tenaga kerja non-ASN. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018, masa kerja pegawai honorer dibatasi hingga 28 November 2023.

“Awalnya diperkirakan jumlah tenaga kerja non-ASN sekitar 400 ribu, tapi saat didata ada 2,3 juta dengan mayoritas di PBT,” ujar Deputi Aparatur Kepegawaian Kementerian Pemberdayaan dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni sebagaimana dikutip dari website Kementerian Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dirinci per jabatan, dari 2.355.092 tenaga kerja non ASN tersebut terdapat 731.524 tenaga pendidik, 204.902 tenaga kesehatan, 74.362 tenaga penyuluh, 609.255 tenaga tenis dan 735 ribu tenaga administrasi.

Presiden Joko Widodo kemudian melarang PHK massal untuk mengatasi masalah ini. Salah satu opsi yang sedang digarap adalah RUU ASN yang akan diterbitkan Peraturan Pemerintah. “Bagaimana skemanya, sedang dibahas.” kata Alex.

Ia juga menjelaskan pedoman yang digunakan adalah agar pendapatan non ASN tidak berkurang dari yang diterima saat ini. Selain itu, penerimaan juga memperhitungkan kemampuan fiskal pemerintah.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR Mei lalu, Alex merinci, porsi anggaran untuk tenaga honorer hanya bisa 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Padahal, sebanyak 77% pekerja non-ASN ada di daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut APBD dan belanja pegawai ASN daerah pada Mei lalu. Ia menyebutkan belanja APBD telah mencapai Rp305,62 triliun dari pagu Rp1.278,15 triliun. Jumlah tersebut meningkat 6,06% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 288,2 triliun dari pagu Rp 1.200,87 triliun.

Jika dilihat dari jenis belanjanya, belanja tersebut didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai Rp 141,08 triliun. Angka tersebut meningkat 3,43% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 136,4 triliun.

Ada dua hal yang meningkatkan belanja pegawai pada Mei lalu. Pertama, peningkatan realisasi belanja tambahan pendapatan ASN dan kedua peningkatan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN, bupati, dan wakil bupati. “Terutama karena realisasi pembayaran THR,” kata Bendahara Negara tersebut.

Data terakhir per Juli 2023, belanja pegawai telah mencapai Rp 192,4 triliun atau 45,08% dari pagu Rp 426,79 triliun.

Sejauh ini, RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang tersedia di situs resmi DPR adalah versi 2020. Dalam dokumen ini, tidak ada pasal yang menyebutkan penambahan PPPK paruh waktu. Begitu juga dengan UU No. 5 Tahun 2014 yang masih menuliskan bahwa petugas ASN terbagi menjadi PNS dan PPPK.