Organisasi pendukung Presiden Joko Widodo alias Projo itu menawarkan 10 skenario calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Keputusan akhir akan ditentukan dalam rapat koordinasi nasional.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan Jokowi masih berupaya mendorong pembentukan pasangan calon Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun, situasinya semakin sulit.

Karena itu, Jokowi telah menyiapkan skenario lain. “Idealnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu satu. Idealnya,” kata Budi di kantor Projo, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).

Ketua Projo Budi Arie Setiadi.

Mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2014

Projo dan 17 ormas lain Pendukung Presiden Jokowi saat ini tengah bersatu jelang Pilpres 2024. Pada 14 Mei 2023, ormas ini akan menggelar pertemuan yang disebut Musyawarah Rakyat (Musra). Presiden Jokowi menghadiri pertemuan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat itu.

Projo merupakan organisasi pendukung Presiden Jokowi yang berstatus organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang bermarkas di Kecamatan Pancoran ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

Kelahiran Projo terkait perbedaan pendapat di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait capres Pilpres 2014. Sejumlah kader masih mendukung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maju. Sebagian lainnya mendukung Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Penolakan pencalonan Presiden ke-5 Megawati tak lepas dari kekalahannya pada Pilpres 2004 dan 2009. Mega dan calon wakil presidennya kalah dengan perolehan suara 39,38% pada 2004 dan 26,79% pada 2009. Tahun 2004 terjadi meski pimpinan umum partai Banteng memiliki keunggulan sebagai incumbent.

Di sisi lain, survei dari berbagai lembaga riset jelang Pilpres 2014 menunjukkan popularitas Jokowi yang kala itu dianggap sebagai “orang luar” dalam politik. Menurut Indikator, misalnya, Jokowi selalu memimpin jajak pendapat.

Dalam simulasi dengan empat politikus, Jokowi memimpin survei dengan perolehan suara 47,4%, disusul Prabowo, Aburizal Bakrie, dan Dahlan Iskan. Survei ini didasarkan pada survei terhadap 1.200 orang pada Oktober 2013.

Kader-kader pendukung Jokowi kemudian mulai membentuk Projo melalui deklarasi pada Desember 2013. Mereka kemudian menggabungkan kader-kader di daerah lain dengan berkeliling dari satu pengurus cabang ke cabang lainnya.

Meski sudah hadir di semua wilayah, Projo memiliki basis dukungan yang besar terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Bali, dan DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan basis dukungan umum PDIP.

1998 Aktivis di Balik Projo

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi adalah salah satu pendiri organisasi pendukung Presiden Jokowi ini. Seperti beberapa pendiri lainnya, Budi adalah mantan aktivis Reformasi pada tahun 1998.

Pada 2019, Presiden Jokowi melantik Budi sebagai Wakil Menteri Pembangunan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pria kelahiran ibu kota itu adalah orang pertama yang memegang jabatan ini.

Selain Budi, aktivis lain pada 1998 yang terlibat dalam pembentukan Projo adalah Gunawan Wirosaroyo. Pria kelahiran Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mengepalai dewan pusat PDIP.