Kepala Staf Presiden Moeldoko berdebat dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kasus ini terkait dengan perebutan pimpinan partai.

Pada Maret 2021, beberapa anggota partai menggelar kongres luar biasa dan mengangkat Moeldoko sebagai ketua. Sedangkan pada 2020, kongres partai mengangkat AHY sebagai ketua umum. Pemerintah mengakui putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai ketua umum partai yang didirikan ayahnya itu.

AHY mengatakan, tim hukum partai telah menyampaikan tanggapan atau jawaban atas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko. Sebelumnya, Moeldoko dan Johnny Allen Marbun mengajukan PK terhadap keputusan Mahkamah Agung terkait kongres luar biasa tersebut.

“Dari segi hukum dan akal sehat, tidak ada celah atau jalan bagi Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” kata AHY di markas Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

Kepala Staf Presiden, Moeldoko. (Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA)

Profil Moeldoko

Sebelum terjun ke dunia politik, Moeldoko membangun sebagian besar karirnya di militer. Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur ini melanjutkan studi kemiliteran di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).

Di bidang darat, ia menerima penghargaan Adhi Makayasa pada tahun 1981. Ini merupakan penghargaan tahunan bagi lulusan terbaik institusi pendidikan TNI dan Polri.

Moeldoko melanjutkan pendidikannya hingga strata ketiga (S3). Pada tahun 2014, ia memperoleh gelar doktor dari Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Disertasinya berjudul Perencanaan Kebijakan dan Skenario Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan).

Pada tahun 1981, Moeldoko memulai karirnya sebagai komandan peleton pasukan elit serbu infanteri di Kodam XIV/Hasanudin yang bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat itu, ia berpangkat letnan dua.

Moeldoko telah terlibat dalam berbagai operasi. Pada 1995 misalnya, Moeldoko mengambil peran di Kontingen Garuda atau Tim Garuda. Ini adalah prajurit TNI yang ditugaskan sebagai penjaga perdamaian di negara lain sebagai bagian dari operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejak Agustus 2013 hingga Juli 2015, Moeldoko menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat (KSAD). Ia menjadi Panglima Angkatan Darat dengan periode tersingkat dalam sejarah militer Indonesia.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.)

Karier Moeldoko

Karier militer Moeldoko memuncak pada Panglima TNI. Jabatan ini diembannya antara Agustus 2013 hingga Juli 2015. Masa jabatannya bertepatan dengan masa pemerintahan Presiden SBY dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah menyelesaikan wajib militer, Moeldoko bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) antara 2016 dan 2018. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina partai yang didirikan seniornya, Wiranto.

Moeldoko juga pernah memimpin organisasi sosial Persatuan Keharmonian Petani Indonesia (HKTI) dari tahun 2017 hingga 2020. Didirikan pada tahun 1973, organisasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan petani, penduduk pedesaan, dan pelaku agribisnis.

Pada 2018, Presiden Jokowi mengangkat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan alias KSP. Ia menggantikan Teten Masudki yang diangkat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.