Jakarta, ibu kota Indonesia, dikenal sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polusi udara ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah emisi kendaraan bermotor.

Pemerintah pun tengah berupaya untuk mengatasi polusi udara Jakarta, salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Luckmi Purwandari, menekankan pentingnya solusi yang holistik, termasuk penggunaan transportasi publik yang bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan.

Maka dari itu, pihaknya sudah menyiapkan beberapa peraturan, dari peraturan baku mutu emisi hingga usaha kegiatan recycle baterai listrik.

“Kita sudah ada, termasuk dalam proses ini sebenarnya sudah jadi, tinggal proses pengesahannya baku mutu air limbah dari recycle baterai listrik,” ujarnya dalam talkshow di CNNIndonesia yang membahas berbagai solusi untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, Kamis (24/8).

Dia menambahkan, meskipun udara menjadi lebih bersih karena kendaraan bertenaga listrik, pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan limbah baterai dilakukan dengan benar untuk mencegah pencemaran lingkungan lainnya.

Dengan demikian, perhatian yang cermat terhadap siklus hidup baterai listrik menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat lingkungan yang dihasilkan dan dampak potensial yang dapat muncul.

“Itu sudah disiapkan oleh KLHK,” tegas Luckmi.

Hanya saja, Luckmi mengingatkan bahwa penyebab pencemaran udara kan tidak hanya dari sumber pencemar. Jadi meski sudah terjadi penurunan emisi, misalnya dari kendaraan bermotor, belum bisa langsung mengubah kualitas udara yang sudah terlanjur kotor.

“Artinya tidak semata-mata, begini sekarang dikerjakan langsung seperti membalikkan tangan langsung baik lagi. Saya kira itu juga alam itu pemulihan. Jadi kita harus sama-sama tahu itu ya,” imbuhnya.

Senada, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Puji Lestari, menilai kendaraan listrik bisa menjadi salah satu solusi. Hanya saja, dia berkeyakinan bahwa hal tersebut bukan berarti seluruh solusi ada di situ.

Menurutnya, perpindahan sebagian kendaraan dari yang menggunakan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik dapat berkontribusi dalam menurunkan emisi.

“Sebenarnya dengan perpindahan sebagian kendaraan ke mobil listrik, pada tahun 2030 emisi kendaraan dapat berkurang hingga 20 persen lebih,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa di Jakarta itu sumber utama polusi udara dari kendaraan bermotor adalah sepeda motor. Dari hasil kajian ITB, emisi CO hampir 80 persen berasal dari sepeda motor.

“Bukan dari mobil, dari sepeda motor yang paling tinggi. Jadi kalau mau meng-convert, mulai dari sepeda motor saya kira akan lebih bagus,” imbuhnya.

Namun, ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur yang mendukung penggunaan kendaraan listrik agar langkah ini bisa sukses. Dia melihat saat ini infrastruktur belum sepenuhnya bisa terpenuhi.

Puji pun mengingatkan agar jangan sampai ada ketimpangan ketika aturan terkait mobil listrik diterapkan. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena infrastrukturnya belum cukup.

“Tentunya itu juga harus disiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum pada akhirnya nanti kita akan menerapkan atau memberikan, membuat satu kebijakan yang tentunya akan diimplementasikan di Indonesia dan khususnya untuk di Ibu Kota,” papar dia.

Di sisi lain, Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, menyoroti perbedaan biaya antara penggunaan bahan bakar konvensional dan listrik dengan contoh yang jelas dan sederhana.

“Mobil listrik setiap 50 km itu dia harus isi BBM 1 liter, atau sekitar Rp13.000. Kalau kita menggunakan listrik, kita hanya membutuhkan 1,3 kWH, kalau dihitung dengan pembayaran listrik 1 kWH itu Rp1600 sekian, itu artinya hanya Rp2.500,” paparnya.

Namun, dalam semua potensi ini, Ferdy mencatat bahwa kesadaran publik adalah faktor krusial. Dia melihat pentingnya perubahan paradigma ini, yang tak hanya bergantung pada insentif pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

“Kesadaran dan gairah masyarakat untuk mengadopsi kendaraan listrik serta mendukung perubahan pasar adalah hal yang perlu kita dorong,” tandasnya.

Dalam menghadapi halangan biaya, Ferdy menyebut insentif pajak dan subsidi dari pemerintah sebagai upaya positif. Ia menjelaskan perbedaan antara keduanya dan menunjukkan bahwa insentif pajak telah diterapkan dengan tujuan untuk merendahkan harga kendaraan listrik.

Terkait langkah-langkah strategis untuk mempercepat penetrasi kendaraan listrik di Ibu Kota, Ferdy memberikan pandangannya yang tegas. Dia menekankan perlunya kerja sama antara produsen dan pemerintah, investasi yang besar dalam membangun ekosistem mobil listrik, serta upaya dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung.

“Jadi Pertamina, PLN, Mind ID, lalu Aneka Tambang itu harus segera untuk membangun ekosistem mobilistrik untuk pembangunan baterai ya, karena saat ini kan belum ini. Jadi investasinya lumayan besar, oleh karena itu gaet investor itu penting. Jangan sampai itu enggak jalan, paling kurang sebelum masa berakhir pemerintah presiden,” jelas dia.

Kendaraan listrik memiliki potensi untuk menjadi solusi polusi udara di Jakarta. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti pengelolaan limbah baterai dan peningkatan infrastruktur pendukung.

Dengan kerja keras dan komitmen dari semua pihak, diharapkan kendaraan listrik dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

(rir/rir)