Jakarta, RMOL.CO —

Pemerintah didorong untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi PT Vale Indonesia (INCO), baik terhadap daerah maupun nasional.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, jika didapati kontribusi Vale selama ini hanya minim, maka pemerintah mempunyai pilihan untuk tidak memperpanjang kontrak yang berakhir pada 2025 mendatang.

“Juga pendapatan pajak, sehingga dimungkinkan kalau evaluasi dilakukan secara objektif ternyata memang dampaknya kecil, maka bisa jadi pengakhiran kontrak,” kata Bhima, Senin (26/6).

Merespons syarat perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Bhima menambahkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang (MIND ID) semestinya dapat mengambil porsi saham Vale minimal 15 persen.

Diketahui, saat ini kepemilikan saham MIND ID di PT Vale Indonesia adalah sebesar 20 persen. Sisanya dimiliki oleh Vale Canada Ltd sebesar 43,79 persen, Sumitomo Metal Mining Co Ltd 15,03 persen, dan publik 21,18 persen.

Peralihan mayoritas saham itu akan membuat tambang yang dikelola Vale memberi hasil optimal bagi negara, termasuk pada dampak sosial terhadap masyarakat, serta dampak lingkungan.

Menurut Bhima, jika pemerintah melalui BUMN dapat berperan sebagai pengendali saham Vale, maka bagi hasil ke pemerintah daerah dan masyarakat pun dapat ditingkatkan.

“Bagi hasil ke pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar itu juga tidak terlalu timpang seperti sekarang, ya. Karena ini kan cukup menarik ya, di mana Kepala Daerah ternyata banyak melihat bahwa Vale selama ini kurang begitu berkontribusi padahal sudah cukup lama,” katanya.

Bagi Bhima, ketegasan pemerintah tidak memperpanjang kontrak Vale akan menjadi pelajaran untuk perusahaan tambang lain yang juga beroperasi di Indonesia.

“Bahwa kehadiran mereka pengelolaan lahan dilakukan secara baik gitu dari HGU yang diberikan itu memberikan manfaat bukan justru menimbulkan permasalahan menimbulkan efek ekonomi yang terlalu kecil terutama bagi daerah tempat pertambangan dilakukan,” ujar Bhima.

Kepala Daerah Tolak Perpanjangan KK Vale

Sebelumnya, diungkapkan ada tiga pimpinan daerah Sulawesi yang menolak perpanjangan Kontrak Karya pertambangan Vale. Mereka adalah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, penolakan itu disampaikan dalam rapat yang digelar Komisi VII baru-baru ini, dengan alasan bahwa perusahaan kurang berkontribusi bagi daerah.

Selain itu, dari izin wilayah tambang sebesar 120 ribu hektar, lahan yang dimanfaatkan hanya sebesar 7 ribu hektar.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan penolakan terhadap perpanjangan KK Vale menjadi IUPK. Dia menjelaskan, di sepanjang keberadaan Vale di Sulawesi, belum pernah ada masyarakat lokal masuk dalam top level management di perusahaan multi tambang yang berpusat di Brasil itu.

Terlebih, dengan kontribusi tahunan sebesar Rp200 miliar di Sulawesi Selatan (Sulsel), Perusahaan Daerah (Perusda) wilayah Sulsel ternyata tak boleh menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk aktivitas pertambangan Vale.

“Tidak ada perpanjangan untuk mereka. Kalau langsung dikasih perpanjangan 35 tahun berat kami, karena ketika salah jalur saat enggak punya finansial bagus untuk kelolanya 35 tahun menjadi penderitaan bagi kami. Kalau Freeport bisa dilepas (ke Pemprov/Pemda), kenapa ini tidak? Kenapa tidak diserahkan ke pemerintah kami?” kata Andi dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR pada 2022 lalu.

(rea)