Mau Dibawa ke Mana Pelajaran Sejarah Kita?

Mau Dibawa ke Mana Pelajaran Sejarah Kita? –

Pendidikan sejarah di era global dewasa ini menghadapi tantangan dan dituntut kontribusinya untuk lebih menumbuhkan kesadaran sejarah. Baik pada posisinya sebagai anggota masyarakat maupun warga negara, serta mempertebal semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air tanpa mengabaikan rasa kebersamaan dalam kehidupan antar bangsa di dunia.

Pendidikan sejarah dapat meningkatkan kesadaran sejarah guna membangun kepribadian dan sikap mental Siswa, serta membangkitkan kesadaran akan dimensi waktu yakni masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Melalui pembelajaran sejarah siswa diajak menelaah keterkaitan kehidupan yang dialami diri, masyarakat dan bangsanya, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi muda yang memiliki kesadaran sejarah, mendapatkan inspirasi ataupun makna dari kisah-kisah kepahlawanan yang pada akhirnya mendorong terbentuknya pola berpikir kritis.

Pendidikan sejarah di sekolah menengah memiliki arti yang strategis dalam pembentukann watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, serta pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Pelajaran sejarah juga meningkatkan kemampuan menganalisis dan kemampuan menggunakan semua yang dipelajari dalam kehidupannya, serta kemampuan berpikir melalui pemaknaan peristiwa sejarah. Tujuan pendidikan sejarah tersebut tentunya dapat dicapai melalui proses pembelajaran di sekolah dengan menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran sejarah yang sesuai dengan karakteristik siswa.

Karakter siswa saat ini sangat dekat dengan perkembangan teknologi dan serba instan, pembelajaran sejarah tidak secara langsung terkait dengan kehidupannya sehari-hari. Relevansi pembelajaran sejarah di sekolah kurang dirasakan oleh siswa, sehingga proses pembelajaran sering kurang berjalan lancar dan kurang bermakna bagi siswa.

Pada akhirnya pembelajaran sejarah di sekolah dipandang sebagai pelajaran hafalan dan membosankan, di mana siswa hanya mengingat fakta-fakta sejarah tanpa adanya manfaat bagi siswa secara langsung. Baik strategi maupun metode yang digunakan dalam pembelajaran sejarah lebih banyak bertumpu pada pendekatan berbasis guru yang monoton dan meminimalkan partisipasi siswa, sehingga guru merupakan satu-satunya sumber pengetahuan. Di samping pembelajaran menjadi membosankan, siswa tidak terlatih dalam pengembangan berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah.

Pengajaran sejarah di sekolah rendah dan menengah di Indonesia pada dasarnya bersandar pada prinsip “filosofis–ideologis”, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk membangun semangat kebangsaan, memupuk jiwa nasional dan rasa bangga anak-didik terhadap hasil karya agung nenek moyang di masa lalu. Sehingga pendidikan sejarah diharapkan mampu menjadi wahana pendidikan, yang memungkinkan para siswa memainkan peran yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Melalui peran yang demikian, maka pendidikan sejarah diposisikan sebagai mata-pelajaran “civic education”. Ini terlihat misalnya dalam Kurikulum-kurikulum mulai dari SD sampai ke SMU, di mana pada jenjang tertentu materi sejarah digabungkan di bawah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Dalam sebuah dokumen tentang rencana silabus IPS untuk Sekolah Dasar (2001), dicantumkan bahwa tujuan IPS adalah untuk mengembangkan pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan sosial yang berguna bagi dirinya, dan untuk mengembangkan pemahaman tentang pertumbuhan masyarakat Indonesia masa lampau ke masa kini, sehingga siswa memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Program-program kurikulum disusun untuk menjawab kebutuhan ini. Maka sejak tahun 1950-an telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum, termasuk kurikulum sejarah. Terakhir kali terjadi perubahan kurikulum tahun 2004. Lebih dikenal dengan sebutan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), sebuah adopsi dari kurikulum yang dikembangkan di Australia.

Namun selagi KBK masih dalam tahap sosialisasi, maka tahun 2006 dimunculkan lagi kurikulum baru yang disebut dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Di sini tampak bahwa usaha perbaikan kurikulum terkesan acak-acakan, dan penyakit lama yang tercermin dalam ungkapan “ganti menteri ganti kebijakan [kurikulum]”, mengindikasikan bahwa ada sejumlah persoalan lama berulang lagi.

Kalau dicermati lebih jauh, salah satu sumber masalah ialah berasal dari kebijakan pemerintah di bidang kurikulum. Sebuah ‘proyek’ departemen, yang seringkali dikerjakan secara tergesa-gesa, biasanya dengan mengadopsi kurikulum luar untuk menjawab persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat bangsa.

Dilihat dari segi tujuannya, maka sampai tingkat tertentu kebijakan kurikulum sejarah/IPS gagal memenuhi fungsinya. Dalam hubungan ini ada beberapa problem kebijakan kurikulum yang perlu dicatat, antara lain berikut ini.

1) Penyusunan kurikulum yang tergesa-gesa dikejar waktu.

2) Kurang duduknya tujuan pengajaran sejarah/IPS, apakah semata-mata untuk akumulasi pengetahuan intelektual, atau juga untuk meningkatkan “civic competence”, skill, knowledge and attitudes para siswa.

3) Dilihat dari materinya ada kesan ingin mengajarkan sebanyak-banyaknya materi ajar dengan penekanan pada penguasaan informasi dan fakta, dan bukan pada konsep dan generalisasi atau tema-tema.

4) Juga dari segi materi, kurikulum IPS bukan merupakan materi yang terintegrasi antar-antar bidang, melainkan kumpulan pelbagai macam bidang (geografi, sejarah, budaya, ekonomi dan lain-lain) yang terpisah satu sama lain.

5) Dari segi metode mengajar, kurikulum yang ada, masih berpusat pada guru (teacher centered activity) dan belum menawarkan panduan tentang pendekatan metode alternatif, kecuali sebatas teori, entah itu metode inkuiri atau pelbagai jenis metode belajar siswa aktif lainnya.

6) Terbatasnya waktu yang tersedia bagi guru untuk menyampaikan topik-topik.

Para pengamat pendidikan tentu mengetahui lebih banyak seluk-beluk persoalan yang dihadapi dalam masalah kurikulum ini, akan tetapi sejauh ini akibat dari kecenderungan yang kurang menguntungkan itu, sebagaimana disinggung di atas, belum ditangani dengan baik. Maka mudah dipahami mengapa mata pelajaran sejarah/IPS dewasa ini masih tetap menghadapi masalah yang sama dan makin kurang disukai oleh murid-murid, dan pada saat yang sama juga gagal memenuhi fungsinya jika yang dimaksud di sini adalah fungsi fundamental pengajaran sejarah sebagai penyadaran tanggung jawab bersama untuk melindungi identitas dan solidaritas kolektif ke-Indonesiaan sebagai suatu bangsa.

Lebih penting lagi ialah fungsi pencerdasan bangsa dengan berpikir kritis. Juga mudah dipahami mengapa pada kenyataannya sekarang sedang terjadi semacam kebangkrutan nasionalisme yang semakin parah, di mana kesadaran tanggung jawab kolektif sebagai suatu bangsa, termasuk di kalangan elite politik bangsa ini makin merosot.

Demikian, semoga bermanfaat bagi Guru Sejarah.