Terdapat lebih dari satu juta tenaga honorer dan juga tenaga Kesehatan yang diangkat menjadi PPPK atau Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja pada tahun ini. Oleh sebab Menpan RB Ingatkan PPPK untuk tidak pindah tempat kerja.

Menurut Azwar pada tahun ini total pengangkatan Tersebut adalah 1.086.000 dan dari total tersebut Sebanyak 983.000 di antaranya di daerah. Dia menyebutkan pengangkatan guru honorer dan tenaga Kesehatan menjadi prioritas dalam PPPK 2022 ini sesuai dengan program presiden.

Pendidikan dan Kesehatan merupakan prioritas utama dalam PPPK 2022 ini dan perlu untuk dituntaskan lebih dulu. Pada setiap tahunya pemeritnah memberikan kuota untuk honorer dan tenaga Kesehatan supaya dapat diangkat menjadi ASN. Hal Tersebut juga berfokus pada pulau Jawa dan daerah terpencil.

Namun setelah ditempatkan tidak sedikit pula yang meminta untuk dipindahkan ke kota dan juga pulau Jawa. Hal tersebut menyebabkan kekosongan formasi didaerah. Oleh sebab itu perhatian utama pemerintah pada saat ini adalah pemerataan di daerah.

Hal tersebut karena terjadi kekosongan setiap tahun pada daerah daerah yang berada di luar Jawa padahal setiap tahunya pemerintah juga memberikan kuota formasi untuk hal tersebut. Dengan demikian problem tersebut ada pada SDM dan juga pemerataan setiap daerah.

Oleh karena itu, BKN atau Badan Kepegawaian Negara akan memberlakukan ketentuan baru. Ketentuan tersebut adalah melakukan penguncian dalam rentang waktu tertentu agar ASN tersebut yang telah diangkat tidak pindah ke kota.

Hal tersebut dilakukan agar formasi ASN yang berada di Desa dan luar pulau Jawa tidak dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan formasi belaka.

Untuk persiapanya telah dilakukan dalam beberapa minggu ini sehingga dalam penerapanya dapat mengunci mereka yang ikut tes ASN pada waktu tertentu untuk tidak pindah ke kota atau jawa dan agar mengabdi pada desa desa dahulu.

Menurut Azwar Jika Hal Tersebut masih terus menerus dilakukan maka seberapa banyak kuota untuk formasi ASN yang telah disediakan oleh pemerintah tidak akan pernah mencukupi kebutuhan formasi karena selalu terjadi kekosongan di daerah. Selain itu desa tidak akan mendapatkan pelyanan Kesehatan dan juga guru yang bagus.

Hal ini akan menyebabkan pelayanan di desa menjadi kurang dan tidak akan mendapatkan guru guru Pendidikan yang bagus oleh sebab itu presiden memerintahkan untuk melakukan pemerataan ASN yang berada di daerah.

Selain itu terdapat adanya formasi khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk daerah di Papua. Hal tersebut dilakukan agar daerah yang berada di Papua tidak mengalami kekosongan formasi saat pemerintah merekrut ASN.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan 80 persen diisi orang papua dan 20 persen dari luar papua. Jika hal tersebut 80 persen diisi oleh orang luar papua maka akan pindah lagi.

Perpindahan tersebut adalah dorongan PNS untuk mencari tempat yang lebih layak untuk kesejahteraan mereka seperti kota kota besar. Mereka mencari tempat yang lebih memiliki infrastruktur yang lebih baik dari desa.

Jika hal tersebut sering dilakukan maka akan terjadi kekosongan formasi didesa.( https://naikpangkat.com)