Kebijakan berkaitan dengan  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2021. Pokok-pokok kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan akan dijadikan dasar rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun petunjuk teknis (Juknis ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021. Terdapat 9 kebijakan pokok menteri pendidikan dan kebudayaan antaralain: 

1). Tujuan BOS; 

2). Syarat dan Kriteria Penerima BOS ; 

3). Penetapan Sekolah Penerima; 

4). Satuan Biaya BOS; 

5). Penggunaan Dana BOS; 

6). Pelaporan; 

7). Pengembalian Dana; 

8). Sisa Dana ; 

9). Sanksi.

Berikut ini adalah penjelas rinci berkaitan dengan 9 kebijakan pokok menteri pendidikan dan kebudayaan :

1. Tujuan BOS

Tujuan bantuan operasional sekolah (BOS) pada tahun 2021 ini masih sama dengan tahun 2020 artinya tidak mengalami perubahan. Adapun tujuan BOS adalah sebagai berikut: a). membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau dari sumber lainnya; b). mendukung pemerataan akses layanan Pendidikan;c). meningkatkan mutu pembelajaran.

2. Syarat dan Kriteria Penerima BOS 

Persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan ingin tetap menerima BOS adalah dengan : 

1. Mengisi dan melakukan pemutakhiran pada aplikasi Data Pokok pendidikan Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun.
2. Memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik
3. Memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik
4. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir saat cut off tahun berjalan *).  Dikecualikan bagi: Sekolah Terintegrasi (SATAP), SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan Kementerian; dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.  Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran Dana Bos diberikan sebesar 60 peserta didik. 
5. Bukan satuan pendidikan kerja sama

3. Penetapan Sekolah Penerima

Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.

4. Satuan Biaya BOS

Satuan biaya BOS Tahun 2021  ditetapkan oleh Menteri. Ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD). Dengan menggunakan biaya satuan majemuk untuk BOS Reguler akan mengurangi kesenjangan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota. Penerapan biaya satuan BOS dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD).

1. Sebaran IKK Kabupaten/Kota

a. Min IKK = 80,49

b. Max IKK = 493,31

c. Rentang IKK = 412,82

d. Standar Deviasi IKK = 43,54

2. Sebaran IKK tinggi didominasi Indonesia Bagian Timur

3. Sebaran penerima BOS didominasi pada Kabupaten dengan IKK Rendah dan IPD tinggi, yaitu sebanyak 266 Kabupaten/Kota 

Indeks Peserta Didik (IPD) merupakan indeks yang diperoleh dari median jumlah peserta didik di setiap jenjang wilayah Kab/Kota. 

𝐼𝑃𝐷 = 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑥 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 

5. Penggunaan Dana BOS

Dalam penggunaan dana operasional bantuan sekolah (BOS) meliputi 12 Komponen Penggunaan Dana Bos Reguler antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru
2. Pengembangan Perpustakaan
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Asesmen/ Evaluasi Pembelajaran
5. Administrasi Kegiatan Sekolah
6. Pengembangan Profesi Pendidik dan  Tenaga Kependidikan
7. Langganan Daya dan  Jasa
8. Pemeliharaan Sarana  dan Prasarana Sekolah
9. Penyediaan Alat Multimedia  Pembelajaran
10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus,  Praktik Kerja Industri, PKL dalam negeri,  Pemantauan Kebekerjaan,  Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi
11. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, Uji Kompetensi Bahasa Asing berstandar internasional
12. Pembayaran Honor

Dalam penggunaan dana BOS harus mengacu pada 3 prinsip antara lain sebagai berikut:

a. Mendukung konsep “Merdeka Belajar”

Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah termasuk untuk penanganan COVID19, baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka (PTM) maupun belajar dari rumah (BDR)

b. Bersifat tidak kaku dan mengikat

1. Tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang
2. Tidak ditentukan persentase penggunaan

c. Pengelolaan berdasar Manajemen Berbasis Sekolah

Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya (dana, informasi, dan pengetahuan) untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas,  dan transparansi

6. Pelaporan

Pelaporan menjadi persyaratan dalam penyaluran:

• Tahap I menjadi persyaratan penyaluran tahap III tahun berjalan.
• Tahap II menjadi persyaratan penyaluran tahap I tahun berikutnya 
• Tahap III menjadi persyaratan penyaluran tahap II tahun berikutnya

7. Pengembalian Dana dan.Sisa Dana

Pengembalian dana BOS Reguler diberlakukan bagi Sekolah dengan ketentuan:

• Sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah dana BOS Reguler disalurkan; dan
• Sekolah tutup/merger setelah dana BOS Reguler disalurkan

8. Sisa Dana

Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya pada Sekolah, maka sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah dengan ketentuan:

• telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
• dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan

 9. Sanksi

Sekolah yang tidak ditetapkan penerima BOS Reguler dan/atau tidak menerima dana BOS Reguler maka:

• Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
• Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.

Bagi anda yang memerlukan kebijakan BOS tahun 2021 dapat anda unduh pada link di bawah ini:

Download Kebijakan BOS Tahun 2021 di sini