Sebanyak 244 kabupaten/kota yang tersebar di 27 provinsi bakalan gigit jari. Sebab, pemerintah tidak akan memberikan kuota formasi CPNS baru karena belanja pegawai daerah itu di atas 50 persen di APBD.
"Ada 27 provinsi yang memiliki kabupaten/kota dengan belanja pegawai di atas 50 persen. Sebanyak 13 provinsi belanja pegawainya di atas 20 persen," ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Rabu (9/3).
Dia menegaskan, KemenPAN-RB akan menolak usulan penambahan pegawai bagi kabupaten/kota yang belanja pegawainya masih tinggi. Kuota akan diberikan lagi bila daerah-daerah itu bisa menurunkan belanja pegawai
Berikut Daftar Daerah yang Belanja Pegawainya di Atas 50 Persen:
1. Aceh 10 kab/kota
2. Sumut 20 kab/kota
3. Sumbar 14 kab/kota
4. Jambi 3 kab/kota
5. Sumsel 3 kab/kota
6. Babel 1 kab/kota
7. Bengkulu 5 kab/kota
8. Lampung 11 kab/kota
9. Jabar 13 kab/kota
10. Banten 3 kab/kota
11. DIY 4 kab/kota
12. Jateng 32 kab/kota
13. Jatim 29 kab/kota
14. Kalbar 4 kab/kota
15. Kalsel 3 kab/kota
16. Sulut 10 kab/kota
17. Gorontalo 3 kab/kota
18. Sulteng 8 kab/kota
19. Sulsel 19 kab/kota
20. Sultra 6 kab/kota
21. Bali 7 kab/kota
22. NTB 8 kab/kota
23. NTT 13 kab/kota
24. Maluku 4 kab/kota
25. Malut 2 kab/kota
26. Papua 2 kab/kota
27. Sulbar 3 kab/kota
Selain itu, ada 13 provinsi belanja pegawai di atas 20 persen.
Kenapa 244 Kabupaten/Kota Terancam Tak Bisa Terima CPNS Baru?
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, karena belanja pegawai di 244 kabupaten/kota itu di atas 50 persen. Yang lebih miris, ada sejumlah daerah yang belanja pegawainya di atas 70 persen.
"Bagaimana bisa membangun daerah kalau belanja pegawainya saja di atas 50 persen, bahkan 70 persen. Itu data belanja pegawai per Desember 2015, bisa jadi persentasenya bertambah lagi," kata Yuddy.
Guru besar FISIP Unas ini memastikan, pihaknya tidak akan memberikan formasi kepada daerah-daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Dia khawatir, daerah-daerah itu kesulitan menggaji pegawai.
"Daerah-daerah tersebut masuk dalam kategori tidak aman karena akan mengalami kesulitan dalam mendanai kebutuhan pembangunan. Pasti untuk bayar gaji pegawai sudah ngos-ngosan. Apalagi untuk mengangkut sampah, pasti tidak mampu. Kalau sudah begitu carut-marut kotanya," kata menteri asal Partai Hanura itu.
Sumber : http://www.jpnn.com
Related Articles
This post first appeared on Blog Supiadi - Belajar Tanpa Batas, please read the originial post: here
