Contoh Skripsi Ilmu Administrasi | Dibawah ini adalah contoh skripsi jurusan ilmu administrasi bab 1 pendahuluan yang bisa anda simak dan pelajari sebagai referensi skripsi anda.

Sumber Daya Manusia (untuk uraian selanjutnya disingkat SDM) merupakan elemen kunci dari sebuah organisasi. Manusia memegang peranan dominan dalam keseluruhan kegiatan organisasi atau perusahaan, baik berperan sebagai pengemban misi organisasi, sebagai pemimpin organisasi maupun sebagai karyawan. Tanpa ada faktor manusia mustahil organisasi / perusahaan dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moenir (1987:57) bahwa:

“Tidak disangsikan lagi bahwa peranan manusia dalam organisasi adalah menentukan. Oleh karena hidup matinya organisasi semata-mata tergantung pada manusia. Apalagi manusia dalam organisasi itu bermoral baik, dinamis dan bersatu maka organisasi akan dapat hidup dan berkembang dengan baik. Tetapi sebaliknya apabila manusia dalam organisasi itu bermoral rendah, statis dan saling curiga maka organisasi tidak akan dapat bertahan hidup.”

Dengan demikian perlunya memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat untuk menunjang dan menjamin kelangsungan serta kemajuan organisasi / perusahaan.

Dalam era reformasi dewasa ini, masyarakat Indonesia cenderung memandang institusi pemerintah secara kritis dan bahkan sinis. Pemerintah baik di Pusat maupun di daerah dalam posisi yang cukup sulit dihadapkan kepada berbagai tuduhan penyakit birokrasi yang sangat populer, yakni korupsi, kolusi dan nepotisme (untuk uraian selanjutnya disingkat KKN).

Kenyataan tersebut tentu saja sangat mengganggu bagi mereka yang memiliki kepedulian atas keberadaan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Pemerintah dengan sistem birokrasinya menurut konsep ideal Weber adalah suatu sistem yang efektif dan efisien, serta tidak mungkin terlibat KKN. Sebab, birokrasi memang dirancang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, spesialisme, produktivitas, kontrol yang ketat, serta pemerataan pelayanan yang berkeadilan (equity) bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pada kenyataannya kita dihadapkan kepada kondisi yang jauh daripada ideal. Sejak lama telah berkembang tuntutan masyarakat luas maupun kalangan akademik yang menghendaki dilakukannya “reformasi, revitalisasi atau restrukturisasi” sektor publik. Tuntutan ini bukan suatu kelatahan semata dari adanya program serupa di luar negeri, tetapi memang merupakan kebutuhan yang mutlak, terutama dalam rangka menghadapi persaingan global pada abad ke-21 nanti.

Gagasan akan perlunya efisiensi sektor publik dan profesionalisme aparatur ini, jelas didasari oleh pemikiran bahwa pada masa yang akan datang, aparatur negara akan dihadapkan pada suatu kondisi obyektif yang menuntut daya saing (competitiveness) serta kecepatan, ketepatan dan keakuratan (effectiveness) penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Terlebih lagi jika tuntutan masyarakat terhadap jasa pelayanan umum (public service) semakin meningkat.

Jika kondisi semacam ini terus berlanjut, maka tidak tertutup dapat terjadi gap atau kesenjangan yang pada gilirannya akan menjauhkan birokrasi dari masyarakat yang harus dilayaninya. Oleh karena itu reformasi di sektor publik tidak dapat hanya dilakukan secara serentak pada suatu waktu tertentu saja, akan tetapi justru perlu dilakukan secara gradual dan berkelanjutan mengikuti alur perubahan tuntutan aspirasi masyarakat.