‍

‍

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 menjadi perhatian publik karena posisi presiden yang memiliki kekuatan yang kuat dalam sistem presidensial di Indonesia. Dalam beberapa tahun mendatang, perubahan kepemimpinan presiden akan menghasilkan konfigurasi elit politik dan pengusaha di sekitarnya. Oleh karena itu, partai politik, kekuatan politik, dan kelompok bisnis sedang melakukan manuver untuk mempengaruhi kontestasi presiden demi kepentingan politik dan bisnis mereka.

Perencanaan Tahapan Pemilu 2024

Tahapan pemilihan umum tahun 2024 akan dimulai pada pertengahan bulan Juni 2022, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas persiapan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dan pilkada akan diselenggarakan pada November 2024. Presiden juga meminta jajarannya untuk menjelaskan kepada publik mengenai jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak agar tidak muncul spekulasi di masyarakat.

Survei Elektabilitas Calon Presiden

Berbagai lembaga survei telah melakukan studi elektabilitas calon presiden yang potensial untuk pemilu 2024. Salah satu survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo memiliki tingkat dukungan yang signifikan dari responden. Dalam survei tersebut, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan 35,9 persen, Prabowo Subianto 33,6 persen, dan Anies Baswedan 20,4 persen. Namun, hasil survei ini masih dapat berubah mengingat dinamika politik yang terus berkembang.

Koalisi dan Calon Potensial

Dilihat dari perolehan suara partai politik dalam Pemilu 2019, terlihat bahwa tidak ada partai yang mengantongi suara mutlak. Oleh karena itu, partai-partai tersebut perlu berkoalisi untuk mengusung calon presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Beberapa nama calon yang sering disebut dalam survei adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Erick Tohir.

Poros Koalisi Indonesia Bersatu

Salah satu poros koalisi yang muncul adalah Koalisi Indonesia Bersatu, yang dideklarasikan oleh tiga partai politik, yaitu Golkar, PAN, dan PPP. Ketiga partai ini memiliki suara yang cukup signifikan dan dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam diskusi publik, muncul kemungkinan bahwa Ganjar Pranowo akan diusung sebagai calon presiden oleh koalisi ini, sementara posisi calon wakil presiden masih terbuka. Kemungkinan Airlangga Hartarto atau Erick Tohir dapat diusulkan sebagai calon wakil presiden. Namun, perlu dicatat bahwa Ganjar Pranowo belum mendapatkan restu dari partainya, PDIP, yang masih menunjukkan sikap kritis terhadapnya.

Poros dengan Jusuf Kalla dan Megawati

Poros kedua yang muncul adalah embrio yang disusun oleh kelompok yang dipimpin oleh Jusuf Kalla (JK) dan Megawati Soekarnoputri. JK, yang merupakan politisi senior dan mantan wakil presiden, melakukan pendekatan politik kepada PDIP dengan tujuan untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Puan Maharani. Anies Baswedan memiliki popularitas yang tinggi, sementara Puan Maharani didukung oleh PDIP sebagai partai terbesar. Meskipun ada beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti perbedaan ideologi antara PKS dan PDIP, kemungkinan terbentuknya koalisi ini masih mungkin terjadi.

Proses Pemilihan Umum

Pemilihan umum presiden dilakukan melalui dua putaran jika pada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50 persen suara dengan sedikitnya 20 persen suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Proses pemilihan umum ini melibatkan partai politik dan gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasangan calon yang diusulkan harus memiliki dukungan minimal 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau minimal 25 persen suara nasional pada pemilihan umum sebelumnya.

Tantangan dan Harapan

Pemilihan umum selalu dihadapkan pada tantangan, termasuk adanya kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan umum. Harapannya adalah agar pemilihan umum tahun 2024 dapat berjalan dengan sukses dan memberikan representasi yang akurat dari kehendak rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 akan menjadi peristiwa politik yang penting bagi negara ini. Persiapan untuk pemilu tahun 2024 sudah dimulai, dan elektabilitas calon presiden terus dipantau melalui survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Koalisi politik sedang merencanakan strategi mereka untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang dianggap paling berpotensi. Dalam menjalankan proses pemilihan umum ini, pemantauan terhadap integritas dan transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia.