kedap sempurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang proteksi Data eksklusif atau RUU PDP menjadi Undang-Undang.

Wakil koordinator dewan Perwakilan Rakyat Lodewijk Paulus yg memimpin sidang mengetok palu tanda disahkannya RUU PDP selesainya seluruh anggota dpr RI menyetujuinya. rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini (20/9/2022).

kedap dipimpin sang Wakil ketua dpr Lodewijk Paulus dan didampingi Wakil koordinator dpr Rachmat Gobel.

“kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan Undang-Undang wacana proteksi Data pribadi dapat disetujui buat disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Lodewijk dalam kedap paripurna dewan perwakilan rakyat RI, Selasa (20/9).

Sebelumnya, melalui informasi tertulis Senin (19/9), ketua dewan perwakilan rakyat Puan Maharani berharap RUU PDP akan melindungi setiap masyarakat negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi untuk bermain slot paling gacor.

Kominfo Angkat Bicara

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta pribadi bekerja di masa transisi usai diketoknya Rancangan Undang-Undang proteksi Data langsung atau RUU PDP sebagai Undang-Undang dalam rapat sempurna dpr. https://www.forestvillagewoodlake.com/

Anggota Komisi Bidang Kominfo dewan perwakilan rakyat, Bobby Rizaldi mengatakan, Kementerian Kominfo harus segera bekerja sesuai fungsi dan perannya dalam masa transisi sebelum forum PDP terbentuk.

“Masa transisi dengan diketoknya Undang-Undang ini terdapat Kementerian Kominfo yang melakukan transisi seluruh fungsi peran forum sebelum terbentuk. Jadi dengan adanya Undang-Undang bukan berarti ada kekosongan aturan implementasinya, tetapi justru dengan mulai hari inilah semua tupoksi berasal lembaga tersebut telah mulai sebagai kewajiban yg nanti untuk lembaga pengendalinya terdapat transisi selama 2 tahun,” ujar Bobby pada Gedung Parlemen mirip disiarkan Youtube dewan perwakilan rakyat RI, Selasa (20/9).

Bobby berharap UU PDP bisa memenuhi hak-hak warga negara pada hal perlindungan data pribadi, termasuk soal hukuman. Menurutnya, peretasan-peretasan jua diharapkan bisa diminimalisir dengan adanya undang-undang PDP yg nantinya diawasi sang lembaga pada bawah undang-undang. http://carabo.no/

Sebelumnya, draf Rancangan Undang-Undang perihal proteksi Data eksklusif (PDP) mengambarkan bahwa lembaga PDP berada pada bawah Presiden, bukan forum independen.

Hal tadi tercantum pada draf terakhir Rancangan Undang-Undang perihal proteksi Data eksklusif (RUU PDP) yang disepakati antara Komisi Bidang Kominfo menggunakan Pemerintah.

Final draf RUU PDP yg telah dibahas sejak 2016 itu terdiri atas 371 daftar inventarisasi problem (DIM) serta menghasilkan 16 bab dan 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal berasal usulan awal pemerintah di akhir 2019, yakni sebesar 72 pasal.