Perubahan situasi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak masa reformasi 1998 dinilai belum sejalan dengan semangat pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi kaum perempuan.
Meski reformasi membawa banyak perubahan dari sisi kebebasan berpendapat, namun saat ini masih banyak ditemui praktik diskriminasi yang dialami oleh perempuan.
Mahasiswa jurusan kriminologi Universitas Islam Riau mengadakan sosialisasi ke lingkungan Universitas dan sekitarnya,mereka menuturkan "Perempuam masih mengalami diskriminasi di beberapa bidang, bentuknya pun bermacam-macam.
Ada tindak kekerasan, stigma sosial, domestikasi, dan peminggiran atau marginalisasi,"
Ketentuan Pasal 28 huruf H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional.
Pada tingkat nasional upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan gender telah dilakukan walaupun pada tingkat pelaksanaan masih membutuhkan kerja keras dan perhatian serius.
Upaya memberikan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan gender juga telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, baik berupa prinsip-prinsip umum, maupun dengan menentukan kuota tertentu.
Bahkan, untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.
