Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja menyebut, Bawaslu akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri dan TNI.

MoU dilakukan bertujuan untuk mengatur mengenai teknis pemeriksaan anggota TNI dan Polri yang terjerat persoalan hukum Pemilu.

"MoU tersebut didasari oleh dimana anggota TNI dan Polri yang bisa turut diancam sanksi pidana oleh UU Pemilu. Maka Bawaslu menilai perlu untuk disusun sebuah MoU dan perjanjian kerjasama," kata Bagja, dalam rapat koordinasi persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Jakarta, pada Rabu (28/9/2023).

Selain dengan Polri dan TNI, Bawaslu bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga telah menandatangani sebuah perjanjian kerja sama, yang menjadi dasar dalam pertukaran informasi, dan penyelesaian pelanggaran yang melibatkan ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

"Penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya melibatkan Bawaslu. Kerjasama dengan lembaga lain yang terlibat dalam tindak lanjut atas rekomendasi atau putusan Bawaslu menjadi penting untuk mewujudkan kepastian hukum," katanya. 

Bagja mengungkapkan, Bawaslu memiliki sebuah program klinik hukum yang terdiri dari akademisi dan praktisi kepemiluan yang mendukung dalam pembahasan sebuah isu hukum, dan memenuhi kebutuhan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

"Pola penanganan tindak pidana pemilu yang terkini diharapkan mampu membuat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi forum penyamaan persepsi, bukan menjadi tempat perdebatan antar Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan," jelasnya.

Sementara, Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda berharap dengan adanya sinergi dengan Polri khususnya Polwan pengamanan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat menjadi lebih humanis. 

Menurutnya, pendekatan humanis dapat menjadi mitigasi sistem untuk mencegah potensi-potensi terjadinya pelanggaran.

"Ketika bertugas para Polwan ini punya kelebihan tersendiri dibanding polisi laki-laki. Karena saat bertugas Polwan tidak bisa meninggalkan sisi kewanitaan mereka. Sebagai perempuan, Polwan dapat menjadi pengayom yang baik bagi masyarakat," katanya. 

Menurutnya, keterlibatan Polri, khususnya Polwan dalam pelaksanaan pemilu diharapkan mampu menciptakan pemilu yang aman, damai dan sejuk. 

Ia berharap, Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang terbaik sesuai dengan pilihan rakyat Indonesia.

"Kalau kita bisa selesaikan di awal dengan senyumnya Polwan semua masalah bisa selesai. Polwan yang lebih tahu soal wanita, mereka juga yang lebih tahu kadang soal anak-anak, sehingga mereka selalu berada di garis depan yang mungkin tidak bisa dikerjakan dengan baik oleh polisi laki-laki," ujarnya.

Ia menjelaskan, Polri atau Polwan merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

"Polri memiliki peran yang krusial dalam menjaga setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar aman dan kondusif, maka dari itu Polri harus bersikap netral," pungkasnya. (*)