Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 di proyeksikan naik.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, pendapatan daerah Pemprov Lampung semula ditetapkan Rp7,41 triliun. Kemudian pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2023 pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp8,02 triliun.

"Target Pendapatan Daerah pada Raperda APBD Perubahan tahun 2023 kita proyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp8.082.755.222.382,17," kata Fahrizal saat dimintai keterangan, Senin (28/8/2023).

Ia merincikan jika untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp4.808.699.109.382,17, Pendapatan Transfer Rp3.259.979.562.265 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp14.076.530.735.

"Selain pendapatan yang naik, anggaran belanja daerah pada APBD Perubahan 2023 juga diproyeksikan naik. Pada APBD murni 2023, belanja daerah ditetapkan Rp7.381.761.189.686 kemudian pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.269.646.872.283,54," jelasnya.

Sementara itu untuk pembiayaan sebesar Rp292.773.890.437,37 yang berasal dari dilpa tahun 2022. Kemudian, untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp105.882.243.536.

"Raperda ini secara substansi disusun dengan mempedomani kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD tentang perubahan kebijakan umum dan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati pada tanggal 24 Agustus tahun 2023," kata dia.

Menurutnya kesepakatan tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan bersama antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) beserta jajaran perangkat daerah dengan badan anggaran beserta fraksi-fraksi DPRD Lampung.

"Ini bertujuan agar program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat pada masyarakat dan meningkatkan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung," kata dia.

Ia mengatakan jika rancangan perubahan APBD tahun 2023 ini dialokasikan untuk melaksanakan program kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatan serta didukung oleh pembiayaan yang sehat.

"Sehingga ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan serta pembangunan di berbagai sektor. Tentu ini didukung oleh peningkatan potensi pendapatan asli daerah ditambah dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan yang sah," jelasnya.

Menurutnya kebijakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini disusun dan mengacu kepada ketentuan perundangan. Antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satu regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan.

"Seperti kita ketahui Provinsi Lampung pada tahun  2022 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 9 kalinya. Hal ini hal ini berkat kerja keras kita semua. Oleh karena itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh kepala perangkat daerah atas keberhasilan kita dalam mempertahankan WTP," kata dia.

Ia menjelaskan jika kegiatan pembangunan Pemprov Lampung fokus terhadap terselenggaranya pelayana dasar pada masyarakat, mendorong daya ungkit daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur wilayah.

"Perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi belanja operasional dan penajaman belanja non operasional termasuk di dalamnya pemanfaatan kembali silpa tahun anggaran 2022," tutupnya. (*)