Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga Juli 2023 telah terealisasi Rp2,16 triliun atau 52,24 persen dari target sebesar Rp4,14 triliun.

"Sampai dengan bulan Juli, PAD kita telah terealisasi sebesar Rp2,16 triliun atau 52,24 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,14 triliun," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Adi Erlansyah, saat dimintai keterangan, Rabu (3/8/2023).

Adi menjelaskan, PAD tersebut bersumber dari beberapa sektor diantar nya pajak daerah yang terealisasi Rp1,88 triliun atau 63,13 persen. 

Dimana jumlah tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi Rp576,92 Miliar Atau 60,73 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp413,54 miliar atau 62,67 persen.

"Kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp496,02 miliar atau 66,14 persen, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp4,16 miliar atau 69,41 persen dan pajak rokok Rp407,96 miliar atau 66,14 persen," paparnya.

Sedangkan untuk retribusi daerah terealisasi 38,68 persen atau Rp3,272 miliar. Kemudian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 13,62 persen atau Rp51,11 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp228,36 miliar atau 29,29 persen.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, mendorong kepada Pemprov Lampung untuk terus mengejar perolehan PAD sehingga dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

"Tentu kita dorong agar Pemprov Lampung terus mengupayakan agar PAD dapat terealisasi secara maksimal. Kalau bisa malah melebihi dari target yang sudah ditentukan itu lebih bagus," kata Noverisman.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung memiliki banyak sumber PAD yang masih bisa digali. Diantaranya ialah pelepasan aset Way Dadi, Bandar Lampung serta penyewaan lahan garapan di Kota Baru, Lampung Selatan.

"Selain itu kan ada juga program keringanan pajak kendaraan bermotor, meski itu tujuannya bukan untuk meningkatkan PAD namun untuk membantu masyarakat. Ada juga pelepasan aset namun itu tidak bisa dipaksa kasihan masyarakat. Memang yang dioptimalkan adalah pajak kendaraan," terangnya.

Namun politisi PKB tersebut optimistis jika realisasi PAD Pemprov Lampung akan dapat maksimal di akhir tahun seiring dengan di tranfernya dana dari pemerintah pusat yang mulai dilakukan pada semester III hingga IV. (*)

Video KUPAS TV : Gubernur Lampung Hadiri Pembukaan LSAF ke-VII di Pesisir Barat