Kupastuntas.co, Metro - Polemik keluarnya surat edaran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang berbuntut pada disorotinya status anggota Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) alias tim ahli yang menjadi pengurus Partai Politik (Parpol) di Kota Metro kini memasuki babak baru. 

Pemerhati Kebijakan Pemerintah justru menyebut, status tim ahli yang menjadi pengurus Parpol berkaitan dengan etika pemerintahan. Hal itu diutarakan Pemerhati kebijakan pemerintah, Lukman Hakim kepada Kupastuntas.co, Minggu (4/6/2023).

Pria yang juga merupakan mantan Walikota Metro dua periode tersebut ikut andil dalam menanggapi dinamika pemerintahan yang sedang hangat menjadi perbincangan publik di Metro. Menurutnya, status anggota TP2ID yang menjadi pengurus Parpol merupakan kemerosotan etika dan norma dalam pemerintahan.

"Soal tim ahli itu memang betul kadang-kadang isinya adalah Tim Sukses pada saat mereka mencalonkan diri, memang tidak ada aturannya dan tidak ada yang dilanggar, tapi dari segi etika dan kepatutannya dalam pemerintahan itu yang tidak pantas," kata Lukman kepada Kupastuntas.co, Minggu (4/6/2023).

Walikota Metro periode 2005-2015 itu juga menilai bahwa jabatan anggota TP2ID dan Pengurus Parpol dapat menjadi polemik dikemudian hari jika terus dipertahankan. 

"Akibatnya Walikota sendiri tidak bisa bekerja dengan baik dong, wong orang-orang yang diharapkan dapat membantu para kepala dinas, para staff, para bidang untuk menjabarkan visi dan misi Walikota tapi nyatanya tidak mampu," ujarnya.

"Saya pikir sudah bukan menjadi rahasia di kota ini, saya sebagai seorang senior pensiunannya sudah cukup lama dengan masa kerja 36 tahun lebih di pemerintahan ini, jadi melihat dan memperhatikan dan saya sekarang berani mengambil kesimpulan bahwa manajemen Pemerintah Kota Metro hari ini sudah amburadul," cetusnya.

Baca juga : Buntut Edaran Walikota Metro Soal LKK, Tim Ahli Diduga Pengurus Parpol Jadi Sorotan

Tak hanya itu, Lukman Hakim bahkan menuding Kepala Daerah di Metro tidak bekerja dengan baik dalam hal menangani persoalan pembangunan yang hingga kini belum terealisasi sesuai harapan masyarakat.

"Pengambil kebijakan dalam hal ini walikota dan wakil walikota tidak bekerja dengan baik khususnya menangani masalah pemerintahan ini. Sehingga hasil Pembangunan seperti apa yang kita rasakan saat ini, kondisinya serba nggak jelas, arahnya serba nggak jelas. Yang kami pertanyakan adalah rencana pembangunan jangka menengahnya, itu mana dan apa yang sudah pernah dicapai. Terlihat seperti tidak pernah ada evaluasi," bebernya.

Pria kelahiran 23 Juli 1952 tersebut juga menyoroti persoalan penempatan sejumlah pejabat yang dinilai syarat dengan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Secara umum saya akan menyoroti khususnya tentang struktur dalam pemerintahan, Saya melihat banyak keganjilan-keganjilan yang terjadi, ini adalah kesewenang-wenangan pemimpin kota ini dalam hal ini adalah Walikota. Saya pikir hari ini justru otomatis orang akan berbicara soal KKN didalamnya. Mungkin karena setoran, orang yang pangkat rendah bisa memimpin orang yang pangkat tinggi atau mungkin karena kedekatan, kan gitu," terangnya.

Selain itu, Lukman Hakim juga menilai penempatan sejumlah pejabat di Metro tidak sesuai dengan fungsi tugasnya.

"Satu jabatan pertama yang tinggi saja, kita tahu persis bahwa dalam struktur pemerintahan, eselonering pemerintahan, jabatan-jabatan eselon 2,3,4 dan seterusnya itu pasti ada makna yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus mereka lakukan. Kita lihat sekarang, masa istri walikota menjadi staf ahli, itu eselon 2 dan ini sesuatu yang asal-asalan saja, dia tidak mau kerja tapi dia dapat eselon yang tinggi serta dia tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ucapnya.

Baca juga : DPRD Soroti Status Tim Ahli TPID Kota Metro Diduga Anggota Parpol

"Padahal saya tahu persis ini, seperti istri walikota ini adalah orang yang kompeten di dalam bidangnya, yang punya kemampuan dalam bidangnya. Misalkan ditempatkan saja istri Walikota ini di Dinas Kesehatan, kan bagus dia seorang dokter dan akan lebih baik ketika dia di sana," sambungnya.

Tak hanya itu, penempatan pejabat yang dinilai junior juga tak luput dari perhatian mantan Walikota Metro yang kini menjadi Pemerhati kebijakan pemerintah tersebut.

"Belum lagi di dinas-dinas instansi yang sedemikian banyaknya, banyak sekali pejabat-pejabat Junior yang menjadi bosnya para senior dalam sisi kepangkatan loh ya, itu kan seharusnya bisa ditata dengan baik. Inilah yang menjadi penyebab timbulnya kegamangan- kegamangan di lingkungan ASN. Mereka malas dan tidak ada semangat karena pola peningkatan karirnya tidak berjalan, asal bisa dekat walikota dan bisa setor mereka bisa dapat jabatan yang diinginkan," jelasnya.

Pria yang juga merupakan mantan Wakil Walikota pada era Mozes Herman itu meminta Walikota Metro, Wahdi segera melakukan perbaikan dengan menata ulang jabatan sesuai dengan kompetensinya dan bidangnya.

"Inilah yang saya minta kepada walikota, di sana itu ada baperjakat difungsikan. Maka saya sebagai orang yang merasa punya tanggung jawab untuk kota ini, saya pesimis sekali jika Walikota tidak merubah kondisi saat ini menjadi lebih baik. Berikan kepercayaan kepada pejabat-pejabat yang memang mampu bekerja jangan tempatkan orang-orang yang hanya dekat, saran saya itu ya diperbaiki," urainya.

"Saya justru berharap kepada Walikota bahwa staf ahli itu diberikan kepada yang benar-benar mampu, kemudian jabatan kepala dinas juga jangan diturunkan, di akhir masa jabatannya ini harus ditata dengan baik. Sekarang kita buka saja karena memang saat ini sudah tidak bisa tutup-tutupan lagi, saya menyarankan kepada Junior saya Walikota Metro Wahdi ini, tolonglah di akhir masa jabatan berikanlah satu hal yang positif bagi masyarakat Kota Metro," tambahnya.

Baca juga : Buntut Edaran LKK, DPRD Panggil Sekda Hingga Camat se-Metro

Lukman Hakim mengaku, hal tersebut bukan untuk menjelekkan kinerja Walikota, dirinya mengaku hanya ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik untuk Kota Metro kedepan.

"Saya tidak ingin menjelekkan, tetapi saya pemerhati yang ingin Metro ini menjadi baik, menjadi seperti yang dulu. Orang Metro ceria saja diganti Metro bergelombang kok, tolong tata pejabat-pejabat struktural di berbagai jenjang yang ada di kota Metro ini. Perjalanan pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota hari ini sudah berada di penghujung dan tidak lama lagi selesai tapi sayangnya porak-poranda Metro ini dibandingkan wilayah yang lain," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : Penetrasi Pasar di Kopindo Metro Sepi Peminat, Kok Bisa?