Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Provinsi Lampung saat ini tengah menjadi perhatian banyak kalangan. Hal tersebut usai video TikToker Bima Yudho Saputro yang membahas kebobrokan infrastruktur di Lampung viral di media sosial.

Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan, di era media sosial seperti saat ini ditambah Indonesia yang merupakan negara demokrasi, maka semua masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya.

"Apalagi kan negara demokrasi, itu adalah hak semua warga Lampung dan pecinta Lampung untuk menyampaikan aspirasi nya," kata Nunik, sapaan akrab Chusnunia Chalim, saat menjawab viralnya infrastruktur di Lampung yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta, Minggu (16/4/2023).

Pada kesempatan tersebut, Nunik menjelaskan jika pemerintah daerah Lampung memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak salah satunya ialah pembangunan infrastruktur jalan.

"Kita punya PR pembangunan, Lampung masih punya PR pembangunan, kita tidak seperti jawa. Sampai dengan tahun ini 76,8 persen kondisi jalan sudah bagus. Sisanya hampir 24 persen masih rusak, rusak, rusak parah, rusak," lanjutnya.

Baca juga : Lampung Dikritisi Tiktoker Bima, LCW: Sikap Kritis Rakyat Harus Dipelihara dan Dilindungi

Nunik bersama dengan Gubernur Lampung Arinal dilantik pada tahun 2019. Namun tidak berselang lama ada pandemi Covid-19 yang terpaksa membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk infrastruktur ikut terdampak.

"Kita menghadapi Covid-19, waktu itu sudah kita anggarkan cukup tinggi untuk pembangunan karena kita tahu PR besar kita disitu. Tapi memang terserap besar sekali untuk penanganan Covid-19 karena memang nyawa di atas segala nya," jelasnya.

Menurutnya, pada tahun 2020 anggaran untuk infrastruktur telah dialokasikan sekitar Rp1 triliun namun terkena recofusing untuk penanganan Covid-19 yang jumlah hampir mencapai Rp500 Miliar.

"Jadi angggaran tahun 2020 musti nya mendekati Rp1 triliun tapi tinggal separuh. Tahun 2021 lebih parah lagi karena varian delta menyedot anggaran besar sekali penanganan nya hanya sisa Rp400 miliar. Di 2022 lumayan sudah mulai balik ada di hampir Rp700 miliar dan di 2023 ini sudah dianggarkan hampir Rp750 miliar semoga di APBD perubahan bisa mencapai Rp1 triliun," paparnya.

Ia juga menjelaskan jika pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja. Namun juga banyak progam lain yang cukup penting salah satunya ialah penurunan angka prevalensi stunting.

"Kita tidak bisa hanya bangun jalan karena banyak yang butuh perhatian seperti penanganan stunting, Lampung itu angka stunting tinggi, alhamdulillah 4 tahun ini kita tangani dengan baik. Insyaallah pelan-pelan tertangani dengan baik, jadi yang dikerjakan itu banyak," terangnya.

Untuk diketahui, berdasarkan keputusan Gubernur Lampung, ruas Jalan Status Provinsi memiliki panjang 1.693,273 km dan terdiri dari 99 ruas jalan serta dibagi ke dalam 16 koridor. Untuk jumlah jembatan yang berada pada ruas jalan status provinsi berjumlah 827 buah dengan panjang total 9012,5 meter.

Pada APBD tahun 2023 ini setidaknya terdapat 14 ruas prioritas yang akan ditangani menggunakan APBD. Diantaranya ruas Kota Gajah - Simpang Randu Rp40 miliar, Simpang Randu - Seputih Surabaya Rp50,8 miliar, Seputih Surabaya - Sadewa Rp8 miliar.

Selanjutnya ruas Talang Padang - Ngarip Rp32 miliar, Ngarip - Ulusemong Rp40 miliar, Ulusemong - Tri Mulyo Rp6 miliar, Simpang Tri Mulyo - Bungin sampai Tugu Sari Rp8 miliar.

Kemudian ruas Kota Bumi - Ketapang Rp15 miliar, Ketapang - Negara Ratu Rp15 miliar, Negara Ratu - Simpang Soponyono Rp25 miliar, Simpang Soponyono - Serupa Indah Rp15 miliar.

Kemudian dilanjutkan dengan ruas Bujung Tenuk - Penumangan Rp12 miliar, Penumangan - Tegal Mukti Rp20 miliar, Tegal Mukti - Tajab Rp40 miliar dan Tajap - Serupa Indah Rp12 miliar. (*)

Video KUPAS TV : Viral! Video Truk Trailer Muatan Kayu Gelonggongan Melintas di Pusat Kota Metro