Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) siap kucurkan anggaran Rp2,6 miliar yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan dampak inflasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lambar Mad Hasnurin, saat rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan acara penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, Kamis (22/9/2022).

Pengalokasian anggaran tersebut sesuai dengan amanat dari Peraturan Kementerian Keuangan RI No 134 Tahun 2022 yang mengharuskan Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran DTU sebesar 2 persen.

Mad Hasnurin mengatakan, langkah konkritnya digunakan untuk bantuan sosial melalui upaya bantuan ketersediaan sarana usaha perikanan dan pembudidayaan ikan dan peningkatan ekonomi masyarakat rentan.

"Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat rentan yaitu bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) Paca dan Kube Miskin, bantuan pangan bagi Lansia dan santunan bagi anak yatim. Kemudian perlindungan sosial lainnya dengan kegiatan  penambahan cadangan beras pemerintah," kata Bupati.

Selanjutnya akan dilakukan pemberdayaan  masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan  berbasis sumber daya lokal melalui program P2L, dan pelaksanaan Operasi pasar terhadap komoditas pangan yang di harapkan mampu menekan inflasi.

"Karena terjadinya inflasi tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, terlebih terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok," katanya.

Selain itu, dampak kenaikan harga BBM juga berpengaruh kepada kenaikan harga barang, hal tersebut akan diantisipasi melalui penyesuaian Standar Satuan Harga dalam penyusunan APBD tahun 2023 sehingga pemkab Lambar akan terus berupaya secara maksimal dalam penanganan inflasi.

Strategi yang akan dilakukan diantaranya Pemkab melalui TPID melakukan koordinasi lintas sektor terkait dalam pelaksanaan monitoring, dan pengawasan secara berkala untuk ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok serta pemantauan untuk menghindari terjadinya penimbunan yang berdampak pada kelangkaan barang  dan peningkatan harga barang.

"Kemudian penyampaian informasi terkait harga barang secara akurat dan update kepada masyarakat, meningkatkan cadangan pangan di masyarakat melalui  pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan melaksanakan ketersediaan cadangan beras pemerintah 

bekerjasama dengan Bulog, Melaksanakan operasi pasar murah  pada komoditas pangan," jelasnya.

Selanjutnya mendorong kemandirian ketahanan pangan di masyarakat melalui bantuan program Pengembangan  Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pemerintah daerah melalui Satgas ketahanan pangan secara rutin melakukan pemantauan terhadap 3 titik arus keluar masuk barang yang berada di Kecamatan Sukau, Suoh dan Sumber Jaya.

"Pemerintah daerah juga akan bekerjasama  dengan TNI dan Polri dalam rangka menjamin pendistribusian  kebutuhan pangan khususnya pada daerah yang sulit dijangkau sebagai salah satu upaya penanganan inflasi," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : PBB Lampung Gelar Aksi Damai di Kejati Lampung Suarakan Keadilan Untuk Brigadir J