Kupastuntas.co, Lampung Utara - Meski tidak kuorum (jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat) Rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), Bupati Lampung Utara anggaran tahun 2021 tetap digelar, Senin (13/06/2022).

Hal tersebut berdasarkan interupsi Anggota Dprd dari  Fraksi Golkar, Nurdin Habim yang mengatakan, Paripurna tersebut dihadiri oleh 27 anggota, sedangkan anggota yang tidak hadir sebanyak 18 orang.

"Saya teringat bahwa LKPJ ini adalah memberi catatan pada pemerintahan Bupati, kalau rapat tidak dilanjutkan artinya LKPJ diterima tanpa adanyaa catatan," kata Nurdin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lampura, Romli, memutuskan skorsing 2×15 menit untuk rapat bersama pimpinan fraksi, dan pada pukul 11.00 WIB rapat kembali dilanjutkan.

Tabrani Rajab, selaku juru bicara panitia khusus LKPJ Lampura membacakan catatan kinerja Bupati Lampura tahun 2021 dari berbagai aspek.

"Pansus melihat hasil penyelenggaran pemerintahan daerah dari aspek penyelenggaran Pemerintah Daerah, lalu tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran, lalu kebijakan kepala daerah," lanjutnya.

Lanjutnya, LKPJ anggaran tahun 2021 terdapat beberapa kelemahan, seperti sedikitnya narasi yang menyebabkan sulitnya pansus dalam penilaian.

"Pertama tidak dilampirkan piagam penghargaan sehingga bisa dibilang tampa prestasi, kedua tidak ada buku ringkasan LKPJ untuk memudahkan pemahan, ketiga merekomendasikan table pencapaian Bupati, " ujarnya.

Ia juga mengatakan, DPRD juga menyoroti masalah kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Lampura, selain itu juga Pansus menyoroti menurunya angka investasi.

"Untuk pendidikan DPRD merekomendasikan menambah tenaga honor untuk Paud, TK, SD, yang masih sangat rendah," pungkasnya.

Ia menambahkan, di bidang kesehatan DPRD menyoroti tingginya angka kemantian ibu dalam persalinan disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur yang belum memadai.

DPRD juga menyoroti jalan yang berlubang, dan merekomendasikan penambahan anggaran untuk beberapa wilayah Lampung Utara. (*)