Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) gelar rapat upaya pencegahan bersama terhadap Kelompok Anti Pancasila dan NKRI di Aula Krakatau Setdakab setempat, Kamis (09/06/2022).

Rapat itu digelar paska ditangkapnya Ketua Umum Kelompok Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja yang ternyata penyebaraannya cukup banyak di Kabupaten Lamsel.

Kapolres Lamsel AKBP Edwin mengaku, rapat koordinasi itu sudah direncanakan oleh Forkopimda Lamsel sebelum adanya penangkapan Ketua Umum kelompok Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja.

"Sebenarnya ini bukan respon cepat ya, ini kegiatan sudah memang tertata dan sudah direncanakan jauh-jauh hari," katanya ketika diwawancarai usah menggelar rapat.

Dia mengatakan, rapat dilakukan untuk mengkoordinasikan supaya instansi terkait dapat melakukan pendekatan ke Kelompok Khilafatul Muslimin yang tersebar di Kabupaten Lamsel.

"Karena berdasarkan data dan dokumen serta informasi yang kita terima, diperlukan pendekatan baik secara keagamaan, pendekatan secara keilmuan dalam hal ini kebangsaan itu sendiri, kemudian kedekatan secara pribadi," tuturnya.

Dia menjelaskan, seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Lamsel akan langsung bergerak melakukan pendekatan ke kelompok Khilafatul Muslimin dengan cara melakukan kegiatan sosial.

"Harapannya kita jangan duduk disini aja dan berbicara tetapi kita sudah harus berjalan menuju kedepan, rencananya seperti apa dan itu harus dilaksanakan. Jangka pendeknya tentu kita melakukan kegiatan sosial, dalam arti seperti kita gotong royong bersama kemudian seperti kita mendatangkan penceramah baik itu melalui keagamaan dan keilmuan kebangsaan. Selain itu kegiatan lain yang bisa menarik perhatian saudara kita itu," jelasnya.

Dia menambahkan, pada perayaan peringatan HUT RI 17 Agustus 2022 mendatang, pihaknya pun akan melakukan perayaan di kampung yang disebut sebagai Kampung Khilafah di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung.

"Semua kita ini merayakan 17 Agustus, kenapa disitu diperlukan, karena ada penilaian2 tersendiri. Tapi pada prinsipnya semua harus melaksanakan. Secara individu harus bangga kita kepada negara kita Indonesia," tambahnya.

Masih kata AKBP Edwin, pihaknya tidak akan mencopot atribut-atribut atau spanduk yang berkaitan dengan kelompok Khilafatul Muslimin di Kabupaten Lamsel.

"Kalau dicopot saya rasa mereka yang harus mencopot, itulah melalui pendekatan-pendekatan tadi. Pendekatan sisi keagamaan, sisi kebangsaan supaya mereka paham bahwa kita ini NKRI yang berasaskan pancasila, kemudian Bhineka Tunggal Ika," jelasnya.

Dia pun menyatakan, penyebaran jamaah kelompok keagamaan tersebut saat ini sudah cukup banyak di Kabupaten Lamsel. Namun jamaah tersebut bukan hanya berasal dari Kabupaten Lamsel.

"Datanya cukup banyak karena itu kan bukan hanya dari Lampung. Itu kan pendatang juga yang dari beberapa daerah mulai dari Jawa Tengah, Banten dan lain-lain. Mereka berkumpul disitu menganggap dirinya tertentu," katanya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lamsel Eka Riantinawati menuturkan, pihaknya bakal langsung menggelar kegiatan dalam upaya pendekatan ke kelompok tersebut.

Kegiatan itu, jelas dia, seperti kegiatan sosial pelayanan kesehatan, sunatan gratis dan kegiatan-kegiatan lainnya

"Kita punya rencana yang program pak Bupati setiap jumat ada sunatan masal. Dalam waktu dekat ini, insyaallah di Jumat depan. Kita akan melaksanakan kegiatan lah yang menyentuh masyarakat, misalnya pelayanan kesehatan, sunatan gratis dan kegiatan lainnya," tuturnya.

Selain itu, tambah Eka, pihaknya pun akan memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada kelompok tersebut.

"Insyaallah kedepan kita akan tetap melakukan pembinaan. Tapi kita enggak jalan sendiri-sendiri. Kita akan jalan dengan semua pihak terkait," jelasnya.

Pantauan Kupastuntas.co, terlihat rapat itu diiikuti juga oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lamsel, Dandim 0421/LS yang diwakili oleh Kasdim, Ketua FKUB Lamsel KH. Rafiq Udin, Camat Tanjung Bintang, Kades Margodadi dan Karang Sari serta stakeholder terkait lainnya. (*)