Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menilai jika tata kelola keuangan daerah di Provinsi Lampung dapat dijadikan percontohan oleh daerah lainnya di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Agus saat dimintai keterangan usai menghadiri rapat pembahasan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2023 yang berlangsung di Hotel Bukit Randu, Kamis (31/3/2022).

"Pengelolaan keuangan daerah di Lampung pada tahun 2021 menjadi salah satu daerah yang terbaik.  Dari situ peserta seluruh Indonesia yang hadir bisa belajar juga. Sehingga diharapkan lahir pedoman APBD yang jauh lebih baik dari sebelumnya," kata Agus.

Menurutnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2023 diguanakan sebagai pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana kerja bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

"Sehingga dari perencanaan kegiatan yang sudah dirancang ini kemudian penganggaran nya juga harus baik. Mulai dari sisi pendapatan, belanja dan juga yang tak kalah penting ialah pengawasan," ungkapnya. 

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pihaknya terus mengoptimalkan penyusunan APBD lantaran sejak beberapa tahun lalu Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita melakukan planing budgeting sudah dijalankan sejak 2019, pengelolaan keuangan juga dijalankan. Bahkan kita sudah 7 kali memperoleh opini WTP, selain itu dari sisi pengelolaan keuangan kita selalu menjadi contoh bagi daerah lain," kata Marindo. 

Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mencatat jika realisasi pendapatan pemda setempat pada tahun anggaran 2021 mencapai Rp7,48 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 6,6 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Sementara untuk realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 mencapai angka 94,01 persen. Angka tersebut menjadikan Provinsi Lampung urutan kedua realisasi tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. (*)

Video KUPAS TV : RESIDIVIS NEKAT MENJAMAH ALAT REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT 15 TAHUN MENDUDA