Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Karena tak kunjung serahkan laporan, Komisi V Dprd Lampung meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung tidak mencairkan dana pada tahap dua pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung.

Hal itu lantaran dana Rp30 miliar yang telah dikeluarkan Dispora, pihak KONI setempat belum bisa menyampaikan draf laporan pertanggungjawabannya.

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan mengatakan, dana KONI sesuai rapat dengar pendapat, pihaknya minta laporan tertulis, namun sampai hari ini laporannya belum diterima.

"Laporannya belum diberikan. Ini saya khawatir teman-teman di KONI berpikirnya seperti yang lama, bahwa KONI murni dana hibah. Tapi kan sekarang ini tidak ada lagi, karena dana hibah itu sudah dikelola oleh OPD masing-masing, sehingga wajib mereka melaporkan kepada mitranya khususnya komisi V," kata Yanuar, saat dimintai keterangan, Selasa (15/6/2021).

Anggaran yang diberikan tersebut merupakan uang rakyat semua, jadi pihaknya sebagai pengawas harus tahu kegunaannya untuk apa.

"Kita tidak menghambat tapi saya pikir ini harus di-stop dulu untuk pencairan tahap duanya. Kalau misalnya mereka bersitegang di situ, tentu konsekuensinya nantikan yang dirugikan justru atlet kita sendiri," terangnya.

Menurutnya, komisi V selain sudah meminta drafnya, pihaknya juga sudah mengutus orang untuk meminta data tersebut.

"Karena targetnya 10 besar di PON XX Papua nanti. Maka ini kita lihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atlet-atlet kita, ataukah justru banyak lebih pada kegiatan-kegiatan yang tidak ada korelasinya dengan prestasi itu," lanjutnya.

"Nanti kita lihat pada postur anggaran itu. Tapi kalau beginikan belum ada pengiriman datanya maka kita tidak tahu permasalahannya apa," timpalnya.

Senada disampaikan, Anggota Komisi V DPRD Lampung, Aprilianti yang mengatakan, dengan belum ada laporan pertanggungjawaban, oleh sebab itu pihaknya merekomendasikan kepada KONI, jika memang kurang personal agar merekrutnya lagi.

"Karena kan anggaran di KONI itu besar. Kalau kurang personal maka rekrut yang bisa bekerja, yang masuk personal gitu kan ada honornya. Ambil saja akuntan atau ahli ekonomi yang bisa membuat laporan," tegasnya.

Menurutnya, jika belum dilaporkan maka apa alasannya. Jika ada masalah, apa masalahnya, apa yang terjadi di KONI itu.

"Artinya dalam hal ini kita minta pelaporan dari Kepala Dispora bersama KONI, karena anggarkan itu dianggarkan di dana hibahnya Dispora. Apalagi sekarang mendekati PON XX Papua," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN KINI BISA DI MALL DAN SAMSAT KELILING!