Jakarta (Greeners) – Untuk mencegah kenaikan suhu global maka target net zero emissions (nol emisi bersih) harus dipercepat menjadi tahun 2050. Sebelumnya Indonesia menargetkan net zero emissions pada tahun 2060.

Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menekankan hal itu pada diskusi publik bertema “Indonesian Climate Policy Outlook 2023” baru-baru ini.

Menurutnya, saat ini kebijakan pemerintah Indonesia masih sangat kurang untuk memastikan batas pemanasan global 1,5 derajat Celcius. “Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, mereka telah melibatkan climate goals dalam peraturan-peraturan hukum di negara-negaranya,” kata Dino dalam keterangan tertulisnya.

Misalnya, negara-negara di Uni Eropa telah mengeluarkan deforestation law yang mengharuskan adanya verifikasi, hingga tracing produk-produk dari deforestasi.

Kemudian Vietnam juga telah memanfaatkan peluang untuk membuat perusahaan VinFast yang memproduksi electric car. Dino menyebut, standar emisi yang Vietnam buat dalam electric car mengikuti standar Eropa.

“Sehingga mereka bisa ekspor ke Eropa. Sedangkan yang Indonesia punya belum bisa ekspor ke Eropa, right?,” ucapnya.

Kebijakan Strategis Capai Climate Goals

Anggota Komisi VII dan Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI Mercy Chriesty Barends menyatakan, saat ini DPR RI bergerak aktif dalam membantu Indonesia untuk segera mencapai climate goals. Misalnya, pembahasan  RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Ia menekankan pentingnya pengurangan subsidi energi fosil akan terus berkurang tapi secara bertahap. “Karena perlunya mempertimbangan transisi energi yang adil terutama contohnya untuk wilayah dan daerah yang tergolong 3T dan peningkatan kapasitas para pekerja yang saat ini bekerja di sektor energi fosil,” kata dia.

Target NDC Untuk Net Zero Emissions

Direktur Eksekutif Indonesian Institute for Decarbonization (IRID) Kuki Soejachmoen mengungkapkan, di sektor energi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan target net-zero emission di tahun 2060 yang juga ada roadmapnya. Dalam roadmap tersebut, retirement PLTU batubara rencananya hanya berdasarkan masa operasi sampai akhir usia penggunaan.

Ia menekankan pentingnya Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk memastikan target bahwa tidak ada lagi batu bara di tahun 2040. “PLTU batu bara yang umurnya sudah tidak lama lagi dan tidak efisien, bisakah dipensiunkan lebih cepat?,” imbuhnya.

Emisi GRK dari Sektor Hutan

Senada dengan itu, Direktur Program World Resources Institute (WRI) Indonesia Arief Wijaya menyebut, hutan merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar.

Pemerintah Indonesia selama 6 tahun berturut-turut berhasil mengurangi deforestasi. Artinya sudah on-track untuk mencapai climate goals-nya.

Target pengurangan emisi karbon ini, sambung dia juga sangat ambisius sebab, dari 95 juta hektare hutan Indonesia, 50 persennya sudah terdegradasi.

“Semenjak tahun 1970 hingga saat ini, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara ekonomi berbasis sumber daya alam sehingga perlu komitmen kuat mengubah model ekonomi nasional,” tandas Arief.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin