KUASAKATACOM, Jakarta-

Menkes pun kemudian memberikan contoh penerapan protokol yang bisa dijalankan hingga sekarang. "Sama kayak dulu tuh ada jet nabrak twin tower di Amerika, jebret. Saya kan naik pesawat sering, itu berubah kan protokol naik pesawat," terang Budi Sadikin.

Usai peristiwa pesawat itu, manusia bisa beradaptasi dengan perubahan protokol transportasi udara. Oleh itu, Ia yakin seharusnya protokol kesehatan bisa diadaptasi di setiap industri setelah adanya COVID-19 dan semua pihak yang ahli harus dilibatkan.

"Itu yang aku bilang mesti ditata dari sekarang dan nggak bisa sendiri, mesti tanya orang-orang yang ngerti," sambungnya.

Oleh karena itu, yang harus diurus saat ini yakni perubahan protokol kesehatan pasca-pandemi dan sebelum pandemi yang beda. "Ini kan belum sebulan kan, baru 3 minggu saya jadi Menkes. Sebenernya itu tadi, kita setiap hujan sibuk ngepel, padahal bocornya nggak pernah ditambel. Masalah bukan di... WHO juga bilang strategi ngatasin pandemi itu bukan hanya vaksin. Bukan hanya ngurusin RS, itu mah udah di ujung, udah telat," katanya.

Menteri BGS pun kemudian menyinggung penerapan 3T atau Testing, tracing dan treatment terkait penanganan COVID-19. Testing Corona di Indonesia selama ini, imbuhnya salah secara epidemiologi.

Testing Corona saat ini, menurut Menkes Budi Sadikin, salah secara epidemiologi. Penyebabnya, testing tinggi itu sebagian di antaranya menyasar kepada pihak yang itu-itu saja. Satu orang bisa dites sampai berkali-kali dan masuk hitungan testing. Ia pun memberi gambaran dirinya sendiri yang seminggu bisa dites 5 kali. 

Karena itu, ia berpandangan hal itu tidak efektif karena seharusnya yang dites adalah suspek Corona. "Kita tuh nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis, dites orang kayak saya. Setiap kali mau ke Presiden dites, (ke) Presiden dites. Barusan saya diswab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk Istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan," ungkapnya.

"Testing itu kan, testing epidemiologi ya aku diajarin tuh sama temen-temen dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti 5 kali (dites) standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu, tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi," paparnya.

Sehingga, Meneteri BGS menyebutkan hal seperti itu harus dibereskan. Dia berharap kerja sama dari semua pihak.

"Hal hal yang gitu-gitu yang mesti diberesin. Sebagian ada di tempat saya urusan testing tracingnya, walaupun saya mesti minta bantuan Kang Emil karena sekarang kan puskesmas tidak di bawah saya padahal saya harus pakai itu puskesmas. Gubernur bisa bilang, bukan di bawah saya juga itu, di bawah bupati wali kota. Kan jadi tambah complicated ini dengan UU Otonomi Daerah," sambung Budi Sadikin.