KUASAKATACOM, Pati - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Pati Winarto memastikan tidak ada pungli (pungutan liar) dalam pembelian seragam Sekolah. Bahkan siswa tidak diwajibkan membeli seragam di sekolah. Penarikan 10 persen dari penjualan seragam sekolah adalah untuk keuntungan koperasi sekolah. Jadi Disdikbud Pati tidak menarik keuntungan.

“Itu hanya asumsi masyarakat. Kami hanya memberikan masukan kepada sekolah, agar kalau memang ada paket seragam, itu dikelola oleh koperasi sekolah. Dengan catatan tidak ada kewajiban untuk membeli seragam tersebut,” ujarnya, Kamis (22/10).

“Karena ada koperasi sekolah, jadinya uang 10 persen itu adalah untuk pengembangan koperasi. Jadi jangan berburuk sangka kalau itu untuk dinas. Kami tidak meminta itu,” sambungnya.

Selain itu, ia pun membantah isu penarikan uang gedung. Pasalnya dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan Dana Dan Sumber Daya Pendidikan Lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Sedangkan pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

“Ini sudah jelas, beda pungutan dan sumbangan sukarela. Memang biasanya ada wali murid yang ingin membantu atau menyumbang pembangunan gedung, itu pun sifatnya sukarela, bukan pungutan,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada warga Pati jika ada sekolah negeri yang menarik uang gedung kepada siswa, segera melapor. Pasalnya, usai ada Permendikbud tersebut, siswa tidak dibebani pembayaran uang gedung.

“Kalau ada, segera laporkan ke kami. Kami akan segera tindak lanjuti, karena itu tidak benar,” pungkasnya.