Ideologi Komunisme sangat menentang Feodalisme apalagi sistem monarki karena hal tersebut dapat membuat kesenjangan sosial semakin nyata berdasarkan garis keturunan,bahkan tak jarang raja yang berkuasa dihukum mati dalam revolusi Komunis seperti terbunuhnya Tsar Nicolas 2 ditangan kaum Bolshevik, namun ada beberapa kasus dimana Negara komunis mempertahaknkan rajannya sebagai kepala negara untuk berbagai kepentingan yang justru ironisnya menjadi antitesis komunis itu sendiri. Jedadulu.com akan memaparkan beberapa negara Monarko Komunis yang pernah ada di dunia
1. Komunis Grenada
Dari 1979 hingga 1983 Grenada diperintah oleh partai PRG (pemerintahan pemberontakan rakyat) dan uskup Maurice. Baik partai maupun uskup adalah komunis. Namun Grenada dulunya adalah koloni Inggris yang dalam kemerdekaannya memutuskan untuk mempertahankan ratu Elizabeth sebagai kepala negara. Pemerintah uskup tidak mengubah fakta ini.
Dengan demikian selama empat tahun Grenada adalah negara sosialis satu partai Marxis-leninis Kesatuan di bawah monarki. Menjadikannya negara monarko-komunis.
2. Komunisme Mongolia Liar
Terlepas dari contoh Grenada, kasus lain dari pemerintahan komunis di monarki adalah Mongolia Luar. Sekitar tahun 1922 Sukhe Bator adalah Perdana Menteri rezim komunis atas nama Buddha Hidup Urga. Sedangkan Raja kepala suku Mongol Boghda Khan yang melepaskan diri dari Dinasti Qing terpaksa menjadi kepala negara komunis ketika soviet mengontrol wilayah itu.
Revolusi Mongolia 1921 adalah revolusi yang dikobarkan oleh kelompok komunis Mongolia dengan bantuan dari Tentara Merah Uni Soviet. Mereka berhasil mengusir Garda Putih Rusia dari wilayah Mongolia dan mendirikan Republik Rakyat Mongolia pada tahun 1924. Walaupun negara ini secara resmi merupakan sebuah negara yang merdeka, kenyataannya negara ini merupakan negara satelit Uni Soviet hingga tahun 1990. Revolusi ini juga mengakhiri pendudukan Mongolia oleh Tiongkok semenjak tahun 1919.
Kemudian kita memiliki kontradiksi Korea Utara dengan kediktatoran komunis turun-temurun.
3. Khamer Merah
Rezim paling brutal dalam sejarah dunia ini ternyata juga memiliki pemerintahan monarki singkat, Setelah Republik Khmer jatuh ke tangan Khmer Merah pada tanggal 17 April 1975, sebuah pemerintahan baru di bawah naungan Khmer Merah, yang bernama Kamboja Demokratik dibentuk. Sihanouk dilantik menjadi Kepala Negara Kamboja Demokratik, sebuah jabatan seremonial.
Pada bulan September 1975, Sihanouk kembali ke Kamboja untuk melarung abu ibunya, sebelum kembali lagi ke luar negeri untuk melobi pengakuan diplomatik terhadap Kamboja Demokratik yang baru dibentuk. Ia pulang ke Kamboja pada tanggal 31 Desember 1975 dan memimpin sebuah pertemuan untuk merancang konstitusi Kamboja Demokratik. Pada bulan Februari 1976, Khieu Samphan bersama Sihanouk melakukan kunjungan ke seluruh belahan negara Kamboja. Sihanouk kaget melihat penggunaan buruh paksa dan pemindahan-pemindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan Khmer Merah, yang dikenal sebagai Angkar. Setelah kunjungan tersebut, Sihanouk memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Negara. Angkar awalnya menolak permintaan pengunduran dirinya, meskipun mereka kemudian menerima pengunduran dirinya pada pertengahan bulan April 1976, yang secara resmi tanggal pengunduran dirinya dibuat menjadi tanggal 2 April 1976.
